Ngantor Sampai Jam Empat Sore

1384

WONOSOBO—Perubahan jadwal kerja pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Wonosobo, kemarin (2/1) dimulai. Sesuai kebijakan baru, yang sebelumnya satu pekan wajib kerja enam hari, menjadi satu pekan lima hari. Pegawai kerja dari Senin hingga Jumat wajib kerja dari pukul 07.30 sampai pukul 16.00 WIB.
Pantauan Radar Semarang sekitar pukul 15.00, di sejumlah kantor SKPD di komplek kantor Setda Wonosobo penerapan perubahan waktu kerja, berjalan optimal. Hingga pukul 15.00, sejumlah pegawai kantor tampak sibuk mengerjakan tugas. Di antaranya, kantor Bagian Umum dan Protokol, Bagian Pemberdayaan Perempuan, bagian Tata Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan serta sejumlah kantor lain.
Hal serupa tampak di kantor pelayanan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, hingga pukul 15.00 masih membuka pelayanan untuk pembuatan akta kelahiran. Meski begitu, belum banyak warga yang mengetahui perubahan jadwal ini, tampak di kantor catatan sipil yang biasanya berjubel warga, tampak sepi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo mengatakan, memasuki tahun 2014 ini, Pemkab Wonosobo menerapkan perubahan jadwal kerja. Sebelumnya, dalam sepekan 6 hari kerja, diubah menjadi 5 hari kerja.
Perubahan jadwal ini akan dimulai pada awal Januari dan akan dievaluasi pada semester pertama.
“Perubahan hari dan jam kerja ini, masih taraf uji coba, kalau efektif akan kita terapkan, menunggu eveluasi,”katanya.
Dijelaskan, keputusan perubahan jadwal dan jam kerja PNS ini, tidak mempengaruhi durasi jam kerja. Sebelumnya jam kerja pukul 07.30 WIB, sampai 14.30 WIB, maka dengan lima hari kerja, para pegawai akan memulai aktivitas pada pukul 07.30 WIB, dan pulang pada pukul 16.00 WIB. “Tiap hari akan kita lakukan pengawasan di semua kantor SKPD,” imbuhnya.
Disebutkan Eko, masa uji coba lima hari kerja ini, akan dilakukan selama 6 bulan. Setelah itu, akan dievaluasi kembali sebelum diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri RI untuk penetapannya. Uji coba lima hari kerja tidak berlaku pada SKPD atau unit kerja pelayanan, seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dishubkominfo, dan pelayanan kependudukan pada Disdukcapil, serta pelayanan perizinan pada Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KPPT). “Untuk kantor pelayan­an, tetap buka sampai hari Sabtu,” ujarnya
Namun, kata Eko, untuk pelayanan hari Sabtu, buka pukul 08.00 sampai 12.00. Para pimpinan SKPD di unit pelayanan diminta untuk memberlakukan sistem piket bagi para karyawan, sehingga tetap ada yang libur di hari Sabtu. Sedang untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan puskesmas, yang merupakan unit pelayanan kepada masyarakat bersifat urgen, pemberlakuan jam kerja tetap 6 hari dalam satu minggu. “Dengan uji coba ini, masyarakat juga harus mengetahui,” ungkapnya. (ali/lis)