Pemkab Terima 6 Aduan Kecurangan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

MUNGKID—Pemerintah Kabupaten Magelang menyatakan menerima enam laporan dugaan pelangggaran pilkades. Mulai dari pelanggaran administratif hingga money politics.
”Laporan ini ada yang tertulis dan masih lisan. Pelapor melaporkan belakangan setelah tahapan selesai. Istilahnya, munculnya belakangan,” kata Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Magelang, Arry Widi Nugroho, kemarin.
Dia menjelaskan, enam desa yang sudah melaporkan adanya dugaan pelanggaran tersebut terdiri dari Desa Jogomulyo (Tempuran), Madyocondro (Secang), Ngawen (Muntilan), Blondo (Mungkid), Gondowangi (Sawangan), dan Sumberejo (Ngablak).
Menurut Arry, laporan yang disampaikan secara tertulis dan lisan tersebut beragam. Ada yang mengenai money politics, cakades tanpa ijazah, dan kekurangan administrasi. Arry menjelaskan, meski ada laporan dugaan pelanggaran dan juga permohonan untuk penundaan pelantikan kades, namun pihaknya tetap melaksanakan pelantikan terhadap 278 kepala desa se-Kabupaten Magelang. Dia meminta para pelapor untuk mengambil ranah hukum terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kades terpilih.
”Kami tetap menunggu keputusan atau kekuatan hukum tetap. Hal itu sesuai dengan amanat pasal 54 ayat 5 Perda 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,” paparnya.
Arry memaparkan, jika dari proses ke ranah hukum sudah ada keputusan hukum tetap bahwa laporan pelanggaran benar, maka pihaknya siap untuk memproses. “Bisa saja ada pencopotan jabatan kades, kalau memang itu terbukti dan sudah sesuai dengan proses hukum,” ulas Arry.
Sementara itu, Pj Kades Blondo, Budi Sulistio menyatakan, Kades Blondo terpilih, Suharto Udi, tidak memiliki Ijazah SMP. Padahal, ijazah merupakan salah satu syarat administrasi yang vital bagi cakades. Pihaknya, mengaku sudah melapor pada Kabag Tapem dan bupati.
“Namun, tetap dilanjutkan pelantikan dan kami diminta menyelesaikan ke ranah hukum. Kami menuntut beliau dicopot karena rawan konflik jika jabatannya diteruskan,” ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kades Blondo terpilih, Suharto Udi mengaku memiliki ijazah. Dia menolak jika diinformasikan tidak memiliki ijazah. “Saya ada (ijazah). Kalau tidak ada,kenapa saya dilantik,” tandasnya. (vie/lis)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -