BPJS Kesehatan Tanggung 5 Keluarga Inti

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

WONOSOBO—Jaminan kesehatan nasional (JKN), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2014 lalu, ternyata masih banyak mengundang pertanyaan bagi sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS). Kemarin (9/1) ratusan PNS dikumpulkan dan diberikan sosialisasi dari BPJS Cabang Magelang di gedung Sasana Adipura Wonosobo.
Menurut Direktur Cabang BPJS Magelang, Drg Afriliani Rianti untuk implementasi di lapangan, para PNS yang selama ini, tergabung dalam asuransi kesehatan (Askes) secara otomatis menjadi peserta BPJS. Perbedaan mendasar antara PT Askes dengan BPJS ada pada lini tanggung jawab dan cakupan layanan.
“Bila selama ini Askes dipertanggungjawabkan kepada Kementerian BUMN, untuk BPJS, tanggung jawab dilaporkan langsung kepada presiden,”katanya.
Sementara untuk cakupan jaminan, kata Afri, Askes hanya menjamin kesehatan PNS, pensiunan, TNI/Polri, dan veteran pejuang perintis kemerdekaan. Sedangkan BPJS, memiliki cakupan layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia.
“Khusus bagi PNS, BPJS hanya menanggung 5 anggota keluarga inti saja, yang terdiri dari ayah, ibu, dan maksimal 3 anak kandung yang sah,” tuturnya.
Sementara, imbuh Afri, bagi keluarga PNS yang terdiri dari lebih dari lima anggota, wajib didaftarkan ke BPJS dengan menggunakan iuran tambahan. Bagi PNS ataupun masyarakat umum yang ingin mendaftarkan diri dan anggota keluarganya, segera mendatangi kantor BPJS kesehatan terdekat.
“Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui website atau melalui mobile customer service dan BPJS corner di instansi-instansi terpilih,” ujarnya.
Ditambahkan Afri, sistem jaminan sosial nasional yang menjadi dasar pelaksanaan JKN memiliki 3 azas, 5 program, dan 9 prinsip. Ketiga azas tersebut, menurut Afri meliputi kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara, kelima program adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. (ali/lis)

Berita sebelumyaHarga Cabai Melonjak
Berita berikutnya65 Jabatan Strategis Kosong
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -