BUMD Pasar Belum Siap

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TEMANGGUNG—Kalangan DPRD Temanggung menanggapi pesimis rencana Pemkab Temanggung mengubah sistem pengelolaan pasar tradisional. Dari pengelolaan langsung di bawah pemkab, pasar-pasar yang ada di Temanggung akan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Komisi C DPRD Temang­gung, Slamet mengatakan penge­lo­laan pasar menjadi BUMD diperlukan formulasi khusus agar program ini sukses. “Bukan tidak mau mendukung, tapi kita juga harus perhitungan, kita melihat bahwa itu belum siap,” katanya.
Ia menjelaskan, pertama bahwa secara kuantitas jumlah pasar yang ada dinilai belum memenuhi kriteria aman untuk menjadi BUMD. Total di daerah lereng Sindoro-Sumbing ini baru ada enam unit pasar yang terbilang besar dan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau saya melihat di daerah lain, yang 10 lebih saja masih mengalami banyak persoalan, apalagi kita yang hanya punya enam,” katanya.
Ia mengatakan, persoalan lain yang dihadapi adalah mengenai status kepegawaian. Selama ini para pengelola pasar adalah PNS yang berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM. Apabila PNS tersebut ditarik, maka akan menimbulkan problem tambahan tentang distribusi kepegawaian. “Tetapi itu tidak terlalu penting karena dapat saja ditempatkan di SKPD lain, tetapi yang paling utama adalah apakah pegawai tersebut memiliki keahlian yang lainnya,” terangnya.
Ia mengatakan, dalam hal pendapatan, untuk tumbuh menjadi sebuah badan usaha, keberadaan enam pasar dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi, terutama gaji pegawai dan administrasi. Dengan dikelola PNS, biaya pegawai dapat ditekan.
“Kalau rekrutmen tenaga baru, tentu ini akan membutuhkan cost tambahan sehingga pendapatan yang ada berkurang,” terang sarjana ekonomi dari Partai Golkar ini. (zah/lis)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -