Peringatan RSUD Diabaikan Rekanan

403

WONOSOBO—Pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan fasilitas unit gawat darurat (UGD) RSUD Setjonegoro Wonosobo, selama proses pengerjaan bangunan di sebelah barat jalan itu, sudah memberikan peringatan kepada pelaksana PT Spectratama Perkasa hingga tiga kali. Namun peringatan tersebut diabaikan, sehingga pengerjaan proyek hanya selesai 54 persen, kemudian diputus kontrak.
“Perencanaan, lelang tender sudah sesuai prosedur, namun pihak rekanan yang mengerjakan tidak melakukan sesuai ketentuan komitmen proyek,” kata Plt Direktur RSUD Sedjonegoro Wonosobo, Okie Hapsara Binanda Putra, kemarin (13/1).
Okie mengatakan, proyek pembangunan gedung RSUD yang rencananya akan digunakan untuk penyempurnaan ruang UGD, instalasi empat lantai tersebut, dari proses perencanaan sudah sesuai prosedur. Untuk awal, pada tahun 2012, sudah dibangun lantai dasar dan fondasi menelan anggaran Rp 5 miliar, kemudian pada 2013, dilakukan pembangunan empat lantai dengan anggaran Rp 18 miliar. “Anggarannya sama, dari tugas pembantuan APBN pemerintah pusat,” katanya.
Sudarpa Sudarsana pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan proyek RSUD mengatakan, dalam proses perencanaan dan lelang, sudah sesuai prosedur. Untuk lelang dilakukan pada Juli 2013 melalui sistem elektornik LPSE. Dalam penawaran ada 6 perusahaan yang mengajukan penawaran. “Setelah dilakukan seleksi administrasi dan teknis, PT Spectratama yang memenangkan lelang,” ujarnya.
Dalam dokumen pembangunan, kata Sudarpa, pengerjaan proyek selama 120 hari dimulai pada 27 Agustus- 23 Desember, atau selama 18 pekan. Dari hasil pengawasan mingguan, saat pengerjaan dua pekan, PPK dan konsultan sudah mencium perkembangan pengerjaan proyek tidak sesuai tahapan.
“Dari hasil pengawasan awal, kami sampaikan ke rekanan, tahapan pembangunan tidak sesuai kalender perencanaan, sehingga kami kasih masukan,” ujarnya.
Setelah hasil evaluasi proses pengerjaan awal, kata Sudarpa, pada 28 Oktober, kembali dilakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi pihak konsultan dan PPK kembali menyampaikan beberapa teguran, karena hasil pengawasan perkembangannya, belum sesuai perencanaan pengerjaan proyek.
“Jjadi sesuai tahapan, tiap beberapa pekan pengerjaan proyek, hasilnya dievaluasi. Namun peringatan yang awal tidak diindahkan, kemudian pada evaluasi kedua, juga kami berikan masukan lagi,” tandasnya.
Namun, kata Sudarpa, hingga 17 Desember, proses pengerjaan proyek masih lambat. Sejumlah masukan dari PPK diabaikan oleh rekanan, padahal waktu sudah mepet. Padahal pada 23 Desember, kalender sudah habis. Hasilnya sampai kalender proyek selesai hanya menyelesaikan 54 persen dari perencanaan proyek.
“Karena tidak sesuai komitmen, kontrak terhadap pihak rekanan diputus, kemudian dimasukan dalam daftar hitam, sesuai ketentuan mestinya perusahaan terkait dua tahun tidak bisa mengerjakan proyek,” paparnya.
Okie mengatakan, dengan pembangunan yang tidak selesai seratus persen, pihaknya memutar otak untuk mengamankan aset pembangunan tersebut. Karena pada bagian atap belum dipasang. Padahal tiap hari diguyur hujan. “Air hujan masuk sampai lantai dasar, dan mengancam bangunan keropos,” imbuhnya.
Sebagai solusi, kata Okie, pihaknya tengah mengajukan surat izin ke Bupati Wonosobo, untuk memasang atap dengan sumber dana dari RSUD Wonosobo. Karena kalau tidak dipasang atap, bangunan akan membahayakan. “Anggaran memasang atap, sesuai perencanaan nilainya sekitar Rp 400 juta,” ujarnya. (ali/lis)