Tergugat Mangkir, Sidang Pilkades Batal

297

MUNGKID—Sidang perdana perkara perdata perselisihan hasil perhitungan suara pemilhan kades Jogomulyo, Kecamatan Tempuran di Pengadilan Negeri (PN) Mungkid batal digelar. Pihak tergugat menolak hadir.
Sidang perkara ini dimulai atas laporan Nurfaizah, salah satu calon kades yang gagal. Sebagai tergugat Zaenal Arifin sebagai peraih suara terbanyak, Zaenal SPd, selaku ketua pemilihan kepala Desa Jogomulyo, ditambah Marjuki (wakil ketua panitia pemilihan) dan Sulam Munawar (sekretaris panitia pemilihan).
Sidang yang diketuai oleh majelis hakim Nuruli Mahdilis, dan hakim anggota Imron Rosyadi dan Dian Nur Pratiwi itu sedianya mengagendakan pembacaan dakwaan.
”Karena pihak tergugat tidak datang, sidang tunda satu minggu ke depan dan pihak tergugat akan kita coba hadirkan kembali,” kata ketua majelis hakim Nuruli Mahdilis.
Kuasa hukum penggugat, Tri Sulistiyono SH sempat menyayangkan ketidakhadiran para tergugat. Mestinya para tergugat hadir di persidangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Meskipun, kata Sulistyono ketidakhadiran para tergugat adalah hak setiap warga negara. “Harapannya kita tetap bisa hadir. Kehadiran ini untuk mediasi masalah yang ada dan ada kejelasan. Meski demikian, walaupun tidak hadir itu merupakan hak mereka,” kata dia.
Dia menjelaskan, klienya Hj Nurfaizah melakukan gugatan dengan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Mungkid yang dilakukan panitia dan cakades peraih suara terbanyak, Zaenal Arifin. PMH yang dilaporkan terkait dugaan penggelembungan suara dengan merekayasa kehadiran orang-orang yang notabene sedang boro atau tidak berada di rumah.
“Kami mempunyai puluhan bukti nama orang-orang yang saat pemungutan suara tidak berada di desa alias boro. Tetapi kok bisa namanya di daftar pencoblos di TPS. Ini kan jelas perbuatan melawan hukum. Karena ada rekayasa suara,” katanya.
Dijelaskan oleh Sulistiyono pihaknya sudah melakukan protes kepada panitia soal hal tersebut saat pemilihan. Bahkan Nurfaizah tidak mau menandatangani berita acara perhitungan (BAP) suara karena adanya dugaan penyimpangan tersebut. “Adanya rekayasa dan penyimpangan tersebut menguntungkan pihak Zaenal Arifin dan merugikan klien kami,” tuturnya.
Sulis menunjukkan beberapa bukti nama-nama yang menggunakan hak pilih tetapi secara faktual orang tersebut berada di luar kota. Bahkan banyak pula yang sedang bekerja di luar Pulau Jawa, bahkan luar negeri. Sehingga hal tersebut dianggap melanggar pasal 2 (4) SK Bupati Magelang Nomor 188.4/99/KEP/32/1998 tentang Tata Tertib Penyelengaraan Pemilihan Desa. (vie/lis)