Bupati Rembang Ditahan di Lapas Kedungpane

348

PLEBURAN — Bupati Rembang M. Salim akhirnya dilimpahkan Polda Jateng ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng. Tersangka kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Rembang 2006-2007 senilai Rp 4,12 miliar itu dilimpahkan setelah laporan medis kondisi Salim yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara telah dinyatakan sehat.
”Ya, hari ini (kemarin, Red) pelimpahan tahap dua dari polda. Tersangka kami lakukan penahanan di rumah tahanan negara (rutan) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang. Penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini (16/1, kemarin, Red) sampai 4 Februari mendatang,” jelas Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejari Jateng, Eko Suwarni kepada Radar Semarang, kemarin.
Dijelaskan Eko, dalam proses administrasi pelimpahan tahap dua, penyidik polda juga melimpahkan barang bukti dalam perkara tersebut. Selain itu, jaksa juga melakukan tes kondisi kesehatan fisik Salim. ”Hasilnya terdakwa dinyatakan sehat oleh dokter kejaksaan, dan proses penahanan juga berjalan lancar,” tandasnya.
Dia menuturkan, kejaksaan akan segera menyusun dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan sebelum masa penahanan Salim berakhir. Hal itu agar dakwaan bisa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang untuk disidangkan.
”Kira-kira pertengahan Februari nanti, tersangka (Salim, Red) kemungkinan sudah disidangkan,” tuturnya.
Bupati Salim yang sempat ditemui Radar Semarang sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan yang membawanya ke Lapas Kedungpane membantah jika dirinya terlibat dalam kasus yang menelan kerugian Rp 4,12 miliar tersebut. Ia justru menilai kasus ini adalah imbas karena ada pihak-pihak yang tidak suka dengan dirinya.
Menurutnya, tuduhan disampaikan penyalahgunaan penyertaan modal ke PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) sebesar Rp 25 miliar pada 2006 dari pinjaman kas daerah pada 28 November 2006 itu sudah ia kembalikan 100 persen. Yakni, saat disahkan RAPBD pada 15 Desember. ”Jadi hanya selang tiga minggu sudah kami kembalikan. Jadi, hanya kantong kiri masuk kantong kanan saja,” jelasnya.
Selanjutnya, penyertaan modal yang digunakan RBSJ, menurutnya, sudah bukan kewenangan dirinya selaku bupati. Melainkan tanggung jawab dari Direktur PT RBSJ. ”Saya sebagai pemegang kebijakan hanya mendapatkan laporan saja, sepenuhnya kewenangan PT RBSJ sendiri,” tandasnya.
Sedangkan kebijakan mengambil pinjaman kas daerah untuk penyertaan modal PT RBSJ itu lantaran waktu tahun anggaran berjalan sudah hampir habis. Sehingga jika tidak ambil kebijakan maka tidak ada penyertaan modal ke RBSJ. ”Kenyataannya hal itu sangat menguntungkan PT RBSJ. Seperti usaha SPBU sampai saat ini masih mendapatkan keuntungan Rp 100 juta setiap bulan sejak Juli 2007,” tambahnya.
Adapun menyangkut kondisi Kabupaten Rembang, ia meyakini pemerintahan daerah itu akan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. ”Kami sudah berkoordinasi dan memberikan arahan kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk tetap menjaga pemerintahan Kabupaten Rembang agar tetap berjalan kondusif,” katanya. (bud/aro/ce1)