PN Tolak Gugatan Pemecatan Susilo

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Langsung Ajukan Kasasi

MUNGKID—Kasus pemecatan Susilo SPt sebagai kader PDI Perjuangan sepertinya bakal memasuki tahap baru setelah Pengadilan Negeri (PN) Mungkid menolak secara keseluruhan gugatan Ketua DPRD Kabupaten Magelang itu. Diperkirakan akan ada upaya hukum lanjutan.
Putusan itu dibacakan majelis hakim yang terdiri Alimin Ribut Sujono SH MH (ketua), didampingi Ali Sobirin SH dan Erni Kusumawati SH, dalam persidangan kemarin (17/1). Putusan itu antara lain mempertimbangkan eksepsi dalam pokok perkara dari kuasa hukum para tergugat.
”Pemecatan Susilo SPt dari keanggotaan partai, sekaligus dari keanggotaan DPRD Kabupaten Magelang karena telah melakukan pelanggaran berat,” kata hakim ketua, Alimin Ribut Sujono.
Disebutkan, pihak penggugat maupun para tergugat mengakui, Susilo adalah anggota/ketua DPRD dari PDI Perjuangan. Tapi dalam pilkada Magelang 2013, dia menjadi calon bupati yang diusung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Padahal, kata majelis hakim, tergugat II telah merekomendasikan Zaenal Arifin dan HM Zaenal Arifin sebagai pasangan cabup dan cawabup PDI Perjuangan. Rekomendasi harus diamankan, dilaksanakan dan diperjuangkan seluruh jajaran DPC PDI Perjuangan, agar pasangan calon diusung dapat terpilih.
”Sesuai aturan partai dan AD/ART PDI Perjuangan, kader partai yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut dikenai sanksi organisasi. Jadi, pemecatan itu sudah sesuai mekanisme dan AD/ART PDI Perjuangan,” tegas Alimin.
Dalam amar putusannya, majelis hakim juga membebankan biaya perkara Rp 281.000 pada pihak penggugat. Apabila tidak puas terhadap putusan di atas, penggugat dipersilakan untuk menempuh langkah lebih lanjut.
”Kami hargai putusan itu, namun kami kecewa atas pertimbangan hukum yang dijadikan dasar pengambilan putusan. Karena itu, kami akan ajukan kasasi ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata kuasa hukum penggugat, Wasit Wibowo.
Di sisi lain, kuasa hukum para tergugat, Janu Iswanto, mengaku puas atas putusan tersebut. ”Kami lihat, majelis hakim telah mengambil putusan secara profesional dan objektif,” katanya, usai sidang yang disaksikan puluhan kader banteng moncong putih. (vie/lis)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -