PNS Berpolitik, DPRD Lapor Bawaslu

360

SUKOHARjO—Menyusul banyak di temukannya oknum birokrasi di lingkungan Pemkab Sukoharjo yang ikut andil dalam kegiatan kampanye Parpol dan Caleg menjelang Pemilu 2014, DPRD Kabupaten Sukoharjo memilih melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta.
Sebelumnya DPRD melalui Komisi I telah melaporkan kegiatan politik birokrasi itu kepada Panwaskab Sukoharjo namun tidak di tindak lanjuti. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo, Suryanto menegaskan, sebelum melangkah ke Bawaslu pihaknya telah melaporkan hal itu kepada Panitia Pengawas Pemilu di Sukoharjo. Namun, karena laporan tidak ada tindak lanjut dari Panwaskab, pihaknya bersama Komisi I melaporkan hal itu ke Bawaslu. ”Kami sudah melapor kepada Panwaskab Sukoharjo terkait adanya kegiatan politik yang dilakukan oknum birokrasi (PNS/ pejabat) di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Karena tidak ada tindak lanjut maka kami melangkah ke Bawaslu Jakarta,” ujar Suryanto.
Pihaknya berharap dengan laporan ke Bawaslu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menindak lanjuti laporan terkait politisasi birokrasi tersebut dan mengevaluasi kinerja Panwaskab Sukoharjo.
Dikonfirmasi terpisah, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo membantah pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo Suryanto yang menyatakan jika Panwaskab tidak menindaklanjuti laporan dari DPRD terkait kegiatan politik birokrasi di Sukoharjo.
Ketua Panwaskab Sukoharjo, Subakti A Shidiq menegaskan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait politisasi birokrasi yang di maksud. Ia meminta Suryanto datang ke kantor dan memberikan laporan resmi beserta bukti-bukti terkait. ”Dia (Suryanto) melapornya itu kapan, dan ke siapa. Lapornya di mana? Yang jelas kami belum mendapatkan laporan tentang itu,” tegasnya, kemarin. (dea/jpnn/smu)