PNS Berpolitik, DPRD Lapor Bawaslu

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SUKOHARjO – Menyusul banyak di temukannya oknum birokrasi di lingkungan Pemkab Sukoharjo yang ikut andil dalam kegiatan kampanye Parpol dan Caleg menjelang Pemilu 2014, DPRD Kabupaten Sukoharjo memilih melaporkannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta.
Sebelumnya DPRD melalui Komisi I telah melaporkan kegiatan politik birokrasi itu kepada Panwaskab Sukoharjo namun tidak di tindak lanjuti. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo, Suryanto menegaskan, sebelum melangkah ke Bawaslu pihaknya telah melaporkan hal itu kepada Panitia Pengawas Pemilu di Sukoharjo. Namun, karena laporan tidak ada tindak lanjut dari Panwaskab, pihaknya bersama Komisi I melaporkan hal itu ke Bawaslu. “Kami sudah melapor kepada Panwaskab Sukoharjo terkait adanya kegiatan politik yang dilakukan oknum birokrasi (PNS/ pejabat) di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Karena tidak ada tindak lanjut maka kami melangkah ke Bawaslu Jakarta,” ujar Suryanto.
Pihaknya berharap dengan laporan ke Bawaslu, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi untuk menindak lanjuti laporan terkait politisasi birokrasi tersebut dan mengevaluasi kinerja Panwaskab Sukoharjo.
Dikonfirmasi terpisah, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukoharjo membantah pernyataan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukoharjo Suryanto yang menyatakan jika Panwaskab tidak menindaklanjuti laporan dari DPRD terkait kegiatan politik birokrasi di Sukoharjo.
Ketua Panwaskab Sukoharjo, Subakti A Shidiq menegaskan pihaknya belum menerima laporan resmi terkait politisasi birokrasi yang di maksud. Ia meminta Suryanto datang ke kantor dan memberikan laporan resmi beserta bukti-bukti terkait. “Dia (Suryanto) melapornya itu kapan, dan ke siapa. Lapornya di mana? Yang jelas kami belum mendapatkan laporan tentang itu,” tegasnya, kemarin. (dea/jpnn/smu)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -