KPU Pusat Sahkan Pimpinan Definitif

275

Gubernur Berhentikan Susilo
MUNGKID– Kisruh internal DPRD Kabupaten Magelang sepertinya bakal terus berlanjut. Hal ini setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat melegitimasi kepemimpinan DPRD Kabupaten Magelang yang dipimpin Susilo SPt. Hal itu ditunjukkan melalui surat yang dikirim ke Pemkab Magelang dan DPRD setempat, kemarin.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik itu menyebutkan jika akhir dari status pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah ketika diumumkan calon terpilih oleh KPUD. Hal itu sesuai dengan pasal 107 UU Nomor 12 Tahun 2008.
Sehingga, melalui surat bernomor 22/KPU/I/2014 itu, KPU memberikan penilaian jika pimpinan definitif sah setelah menyatakan aktif kembali. Padahal sebelumnya juga beredar surat dari KPU yang mengisyaratkan pimpinan sementara (plt) yang sah. Surat ini juga ditandatangani ketua KPU Husni Kamil Manik.
Dalam surat sebelumnya, sesuai pasal 53 ayat (2) peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010, lembaga bergambar kotak suara itu menyebutkan jika berakhirnya status pasangan calon (paslon) adalah setelah dilantiknya bupati dan wakil bupati terpilih. “KPU merevisi surat yang pertama dan kemudian menyusulkan surat yang kedua, dimana menyebutkan jika pimpinan definitiflah yang sah,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Sad Priyo Putro, kemarin.
Dengan demikian, kata Susilo, seluruh keputusan pimpinan sementara bisa dinyatakan tidak sah. “Kemendagri dan Kemenkum HAM juga sudah menyatakan hal serupa,” katanya.
Sementara itu, akhir pekan lalu, pimpinan sementara Kuswan Haji memimpin rapat paripurna dengan agenda pemberhentian Susilo SPt sebagai ketua DPRD. Pemberhentian itu, merujuk surat keputusan dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo nomor 107/4/2014.
“Meresmikan pemberhentian dengan hormat Susilo SPt dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Magelang periode 2009-2014,” kata Sekwan Mulyono dalam sidang paripurna di gedung DPRD setempat.
Dengan telah diberhentikannya dari jabatannya itu, maka seluruh hak dan kewajiban Susilo dicabut dari DPRD Kabupaten Magelang. “Atas jasa-jasanya kami sampaikan terimakasih sebesar-besarnya,” lanjutnya.
Setelah diberhentikannya Susilo, DPC PDI Perjuangan Kabupaten mengeluarkan surat pengusulan pengganti ketua DPRD. Dalam surat tersebut menunjuk kader muda Saryan Adiyanto sebagai ketua DPRD yang baru. Dia akan mengantikan plt Kuswan Haji
Penunjukan Saryan berdasarkan surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan nomor 463/IN/DPP/1/2014. Surat ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri dan Tjahjo Kumolo selaku sekretaris. “Bagi yang tidak mematuhi rekomendasi itu akan dikenakan sanksi organisasi,” tulis surat itu.
Sementara itu, dihubungi terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pihaknya meminta supaya selurruh proses di Kabupaten Magelang segera diselesaikan. Termasuk pelantikan bupati dan pengesahan ketua DPRD yang baru.
“Kan sekarang sudah berhenti (Susilo). Sekarang soal etika saja. Kalau tidak malu ya tidak beretika. Sekarang biar masyarkaat yang menilai,” katanya ketika ditemui di Hotel Atria, kemarin.
Ditanya soal pelantikan, bupati dan wakil bupati Magelang terpilih, Zaenal Arifin-HM Zaenal Arifin, Ganjar menegaskan akan dilaksanalan pada 28 Januari 2014. “Kalau semuanya berjalan lancar insya Allah pelantikan tanggal 28 Januari 2014,” kata Ganjar.
Jadwal pelantikan bupati dan wakil bupati Magelang, sebelumnya direncanakan 12 Januari 2014, kemudian beredar kabar jadwal pelantikan diundur pada 16 Januari 2014, namun pada tanggal tersebut juga belum dilaksanakan.
“Saya meminta plt Bupati Magelang pada pekan depan untuk berkomunikasi ke Kemendagri guna meyakinkan rencana tersebut. Dia menuturkan, belum dilakukan pelantikan bupati terpilih tersebut karena ada tuntutan dari salah satu calon dan tuntutannya sudah ditolak semuanya. “Menurut saya, sekarang tinggal memastikan jadwal,” katanya.
“Jadi hanya masalah administrasi saja. Sekarang saya kira sudah beres semua, tadi saya bicarakan dengan plt Bupati Magelang, rencananya pada 28 Januari 2014. Kalau minggu depan dari Pemkab Magelang bisa berangkat ke Kemendagri ketemu dengan Direktur Pejabat Negara diharapkan di situ sudah ada rencana keputusannya,” katanya. (vie/lis)