Warga Demo Tolak BPJS

440

MUNGKID– Pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat penolakan dari sejumlah warga yang tergabung Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33) Kabupaten Magelang. Dia menilai program itu sebagai kedok bisnis semata.
“Kita menuntut UU BPJS dan SJSN yang sudah diresmikan ditolak. Apalagi, rakyat harus bayar premi untuk kesehatannya. Kasihan rakyat kecil,” ujar koordinator aksi, Wahyu Sukma Hadi NC, saat orasi di halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang, akhir pekan lalu (18/1).
Ratusan massa tersebut sebelumnya berjalan kaki dari lapangan drh Soepardi, Sawitan, Mungkid menuju Pendopo Pemkab Magelang yang berjarak sekitar 1 kilometer. Mereka membawa beberapa poster yang berisi tulisan seperti “BPJS Alat Pembunuh Rakyat”, “BPJS sama dengan Kapitalisme”, “BPJS Pembunuhan Massal terhadap Rakyat Miskin”, dan tulisan lainnya.
Menurutnya, program yang diluncurkan mulai tanggal 1 Januari tersebut, kata dia, juga disinyalir ada campur tangan modal asing melalui lembaga keuangan internasional seperti ADB. Itu berarti, lanjut Wahyu, kapitalis internasional memaksa negara berkembang mengumpulkan dana tetap dari warga untuk memperbaiki perekonomian di negara yang mulai kolaps.
Undang Undang SJSN dan BPJS, kata dia, juga telah memanipulasi prinsip jaminan sosial menjadi asuransi wajib. “Tujuannya, mengumpulkan dana dari masyarakat peserta asuransi untuk program stabilitas sektor keuangan melalui trust fund atau dana amanat. Oleh karena itu, kami menuntut agar pelayanan kesehatan dikembalikan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28,” ujar Wahyu.
Alasan lain pihaknya menolak program itu, karena peleburan empat BUMN yang menaungi jaminan kesehatan merupakan praktik privatisasi yang mengarah pada praktek neoliberal. “UU SJSN nyata-nyata telah mengalihkan tanggung jawab pemerintah yaitu kewajiban negara membiayai jaminan sosial yang sudah diamanatkan UUD 1945,” paparnya.
Sejumlah anak kecil juga terlibat dalam aksi unjuk rasa tersebut. Mereka membawa beberapa poster yang bertuliskan “Anak sekecil aku kok harus bayar premi”. Wahyu mengatakan, mereka memang sengaja membawa anak kecil, agar pemerintah tahu bahwa anak kecil tersebut akan menanggung premi kesehatan mereka.
Salah satu peserta aksi, Catur Budi juga menyampaikan ada program “pengkastaan” dalam pelayanan JKN. Menurutnya, JKN hanya membuat rakyat kecil yang hanya mampu membayar premi kecil untuk tetap menikmati layanan kesehatan yang seadanya.
“Katanya tidak membedakan si kaya dan miskin. Coba nanti kita lihat praktiknya. Masyarakat dikelas-kelaskan untuk mendapat layanan kesehatan,” ungkapnya.
Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Magelang, Hesti Istanti menanggapi aksi tersebut, menyatakan tidak dapat memutuskan apapun. Karena, kebijakan SJSN merupakan kebijakan nasional. Sedangkan BPJS daerah hanya menerapkan kebijakan tersebut ke masyarakat.
“Kami tetap menampung semua aspirasi. Karena kami hanya sebagai operator, nanti akan kami teruskan kepada yang lebih atas, dan regulasi ada di pemerintah,” katanya.
Hesti mengklaim, sejak diluncurkan awal Januari 2014 lalu, antusias masyarakat Kabupaten Magelang cukup bagus untuk mendaftarkan diri menjadi peserta. Setiap hari, ada sekitar 100an orang mendaftar di kantor BPJS Kabupaten Magelang. Menurutnya, kebanyakan warga mendaftar karena mereka memang butuh biaya pengobatan yang terjangkau.
“Apalagi premi program ini cukup murah, Rp 25.500 untuk layanan kelas III, Rp 49.500 untuk kelas II dan Rp 59.500 untuk kelas I,” tandasnya. (vie/lis)