120 Caleg Tak Laporkan Dana Kampanye

384

KAJEN–Sebanyak 120 calon legislatif (Caleg) dari 412 caleg 12 partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2014, hingga Senin (20/1) siang kemarin, tidak melaporkan jumlah dan bentuk sumbangan dana kampanye pada Laporan Dana Kampanye (LDK) periode pertama di KPU Kabupaten Pekalongan. Padahal, kebanyakan caleg terbukti sudah mengeluarkan biaya besar untuk melakukan sosialisasi dan mencari simpati warga.
Hanifah, 43, salah satu caleg dari salah satu parpol justru mengaku bahwa partainya hanya meminjam namanya agar kuota caleg perempuan bisa terpenuhi. Karena itulah, dirinya tidak akan berkampanye, apalagi mengeluarkan biaya.
”Bagaimana saya mencantumkan biaya dana kampanye, semua biaya pendaftaran caleg, dibiayai partai. Tentu saja, saya tidak akan berkampanye, karena partai hanya pinjam nama saja,” kata Hanifah yang keberatan nama partainya disebutkan.
Kondisi tersebut dibenarkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan, Mudasir. Menurutnya, ada 120 caleg parpol yang tidak mencantumkan besaran sumbangan dana kampanye pada pelaporan LDK periode pertama. “Bisa jadi, caleg belum menggunakan dana kampanye, jadi mereka tidak melaporkan. Misal, belum mengeluarkan dana untuk spanduk, stiker dan lain-lain,” kata Mudasir saat dikonfirmasi, Senin (20/1) siang kemarin.
Ada kemungkinan, kata Mudasir, ada parpol yang mengikutsertakan calegnya hanya sebagai pelengkap agar memenuhi kuota yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014. Namun demikian, secara garis besar, 12 parpol sudah melakukan pelaporan dengan baik.
“Sebanyak 12 parpol sudah melakukan pelaporan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan pelaporan yang dilakukan parpol sebelum batas akhir pengumpulan, Laporannya juga cukup lengkap dengan disertai nota dan tanda bukti yang komplet,” tutur Mudasir.
Terkait kemungkinan adanya nota fiktif dalam pelaporan dana kampanye parpol, Mudasir mengaku tidak tahu. Menurutnya, sistem pelaporan dana kampanye ini, menggunakan prinsip akutansi yang jujur, adil, transparan dan akuntabel.
“Karena isi dalam laporan tersebut bisa menimbulkan akibat hukum. Jika isinya baik, akan baik buat mereka. Tapi jika salah atau ada manipulasi di dalamnya, akan ada sanksi hukum yang diterima mereka. Jadi, jangan khawatir, mereka pasti tidak main-main dalam menyusun laporan tersebut,” tegas Mudasir.
Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Pekalongan, saat ini sudah memasuki periode kedua pelaporan dana kampanye. Sebelum batas akhir pelaporan, yaitu 2 Maret 2014. (thd/ida)