Koordinator BKM Sarirejo Jadi Tersangka

277

KALIBANTENG KULON — Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang mulai menyidik kasus korupsi baru. Yakni, kasus dugaan korupsi dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPMP) di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur.
Koordinator BKM Sarirejo berinisial ME diseret penyidik Kejari Semarang sebagai tersangka tunggal dalam kasus yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 89 juta itu.
”Penetapkan ME sebagai tersangka setelah melalui ekspose perkara dari penyelidikan yang telah kami lakukan sejak akhir November 2013 lalu,” ujar Kepala Kejari Semarang, Abdul Azis melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Semarang, Arifin Arsyad, Selasa (21/1) kemarin.
Dari hasil penyelidikan, lanjut Arifin, dugaan korupsi terjadi pada tahun 2012 saat BKM Sarirejo mendapatkan bantuan dana PNPMP dari pemerintah pusat sebesar Rp 95 juta. Sesuai dengan proposal pengajuan, sedianya dana digunakan untuk pemberdayaan warga Sarirejo.
Ada enam program pemberdayaan, di antaranya rehabilitasi sumur dan kamar mandi umum, usaha cuci pakaian dan pembuatan sangkar burung. ”Dari enam program tersebut, dari hasil penyelidikan ternyata hanya satu program saja yang dilaksanakan. Yakni pembuatan sangkar burung senilai Rp 6 juta,” jelasnya.
Sedangkan sisa dana sebesar Rp 89 juta diduga mengalir ke kantong pribadi ME. ”Inilah yang menjadi dasar Kepala Kejari Semarang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dengan nomor Print 141/0.3.10/Fd.1/01/2014 tertanggal 13 Januari 2014 dengan menetapkan ME sebagai tersangka,” tuturnya.
Selanjutnya, sambung Arifin, jaksa penyidik mulai mengumpulkan barang bukti dengan memeriksa saksi-saksi, ahli maupun dokumen terkait. ”Hal ini agar perkara cepat selesai dan bisa segera kami limpahkan ke penuntutan,” akunya.
Perihal apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini, Arifin belum dapat memastikan. Pihaknya masih menunggu perkembangan penyidikan dari jaksa penyidik. ”Tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain,” tandasnya.
Tersangka ME, tambah Arifin akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001. Ancaman pidananya maksimal 20 tahun penjara. (bud/ton/ce1)