Pedagang Minta Plasa Digratiskan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TEMANGGUNG—Perwakilan pedagang Plasa Temanggung (Wapesa) menuntut agar Pemkab Temanggung menggratiskan biaya bagi para pedagang untuk menempati kios yang telah dibangun sebagai pasar percontohan ini. Tuntutan tersebut oleh Wapesa telah disampaikan melalui Komisi C DPRD Temanggung dan pimpinan DPRD.
Ketua Wapesa, Chibrodin mengatakan, proses pembongkaran Plasa Temanggung menjadi pasar perontohan telah rampung dikerjakan. Dalam waktu dekat, akan segera ditempati.
“Kami mendengar bahwa kios plasa akan segera ditempati gratis karena dana yang digunakan untuk pembangunan tersebut adalah dana hibah dari Kementerian Perdagangan,” katanya.
Sifat dana hibah tersebut, terang Chibrodin, membawa konsekuensi bahwa penempatan kios dan los yang disediakan digratiskan bagi para pedagang. Sebab, untuk pembangunan tidak menggunakan anggaran milik daerah secara utuh. “Kalau hibah seharusnya kami tidak diwajibkan membayar,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Temanggung, Tunggul Purnomo mengatakan pembangunan Plasa Temanggung menjadi pasar percontohan menghabiskan dana Rp 6 miliar. Dana tersebut diperoleh dari hibah Kementerian Perdagangan, tetapi hibah tersebut diambil dari APBN.
“Perlu diketahui bahwa dana bantuan diserahkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang kewenangan penggunaannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini wewenang bupati,” tuturnya.
Sebagai dana hibah, terang Tunggul, kewajiban pemerintah daerah juga memberikan dana pendampingan yang diambilkan dari APBD Kabupaten Temanggung. Dana dari APBD sebagian di antaranya dialokasikan untuk para pedagang membiayai kontrak kios.
DPRD Kabupaten Temanggung sudah memberikan amanat kepada Bupati Temanggung melalui Perda No. 13 tahun 2012 dalam pasal 16 yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat mengajukan keringanan atau bahkan pembebasan kepada bupati. “Sudah ada perda, nanti kami fasilitasi untuk menyelesaikan melalui perda tersebut,” tuturnya.
Pihaknya berjanji dalam waktu dekat akan memanggil eksekutif untuk membahas tentang aspirasi yang diusung oleh Wapesa. Sebab, kebijakan penuh terhadap penanganan teknis berada pada lembaga eksekutif. “Sekecil apapun kepentingan masyarakat adalah kepentingan kami juga,” tandasnya. (zah/lis)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -