Warga Ancam Gugat TPT

350

Ramai-Ramai Tolak Ganti Rugi
SALATIGA — Pembebasan lahan tol Semarang-Solo di wilayah Kota Salatiga ditarget selesai Juli mendatang. Kini, warga yang lahannya terkena tol, mulai meninggalkan lahan miliknya. Beberapa di antaranya sudah merobohkan bangunan.
Kendati demikian, masih ada 121 bidang tanah yang belum terbebaskan. Pemilik lahan masih bersikukuh, menolak harga ganti rugi yang ditetapkan tim appraisal. Jika hingga enam bulan ke depan mereka tetap menolak, maka pemerintah akan melakukan konsinyasi.
Sebelumnya, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Pemkot Salatiga dan Tim Pengadaan Tanah (TPT) proyek tol Semarang-Solo seksi III Bawen-Salatiga menyatakan akan mengambil langkah tegas.
”Pembebasan lahan tol ada batas waktunya, agar pembangunan konstruksi jalan bebas hambatan tersebut bisa segera dilaksanakan,” kata Wakil Ketua P2T Pemkot Salatiga Tri Priyo Nugroho.
Menurut Tri, jika masih ada warga terkena proyek (WTP) yang menolak harga ganti rugi, pihaknya terpaksa melakukan pembebasan lahan dengan sistem konsinyasi.
Tri mengklaim hanya diberi batas waktu oleh BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) Provinsi Jawa Tengah untuk merampungkan pembebasan lahan jalan tol hingga Juli nanti.
Dikatakan, hingga kini, dari 237 bidang tanah yang terkena tol, masih ada 121 bidang yang belum terbebaskan.
Ke-121 bidang tanah tersebut, 96 bidang di antaranya berada di wilayah Kelurahan Kauman Kidul, 9 bidang tanah di Kelurahan Bugel, Kecamatan Sidorejo; dan 16 bidang lainnya berada di wilayah Kelurahan Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir.
Ditanya adanya warga yang akan menempuh proses hukum untuk mempertahankan tuntutannya, Tri menyatakan siap menghadapi gugatan.
Ia bersikukuh bahwa proses pembebasan lahan—termasuk penghitungan nilai ganti rugi oleh tim appraisal—sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Sementara itu, puluhan WTP di Kauman Kidul akan menggugat TPT dan P2T Pemkot Salatiga. Gugatan baru akan dilakukan jika tuntutan mereka tidak diakomodasi dan TPT melakukan konsinyasi.
Kuasa hukum WTP dari Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum UKSW Salatiga, R.E.S Fobia mengatakan, sejauh ini para WTP di Kauman Kidul belum sepakat dengan nilai ganti rugi.
Kuasa hukum warga lainnya, Ari Siwanto mengatakan, penghitungan luas lahan yang terkena tol, tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Data yang dibuat TPT, tidak sama dengan luas lahan milik warga yang terkena tol.
Ia mencontohkan, data lahan milik warga bernama Cicik Anggoro. Lahan milik Cicik tercatat pada letter C seluas 1.007 meter persegi (m2). Lahan tersebut seluruhnya terkena pembangunan tol. Namun, berdasarkan data yang dihitung TPT, luas lahannya hanya 994 m2. Artinya, ada selisih seluas 13 m2. Bahkan, ada tanah milik warga lain yang hilang 887 m2. (sas/isk/ce1)