Bos Genesa Minta Keringanan

395

Kasus Korupsi Pompa Air
MANYARAN — Direktur CV Genesa Priyono Sanjoyo meminta keringan hukuman kepada majelis hakim. Ia dituntut pidana dua tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam kasus korupsi pengadaan mesin pompa air penanggulangan bencana di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA ESDM) Kota Semarang.
Priyono beralasan, dalam kasus ini ia sudah memiliki iktikad baik dengan mengembalikan Rp 4,349 miliar dari kerugian negara sebesar Rp 4,235 miliar. ”Jadi kami mohon keadilan majelis hakim dalam memutus perkara ini,” kata Priyono melalui penasihat hukumnya, Agoeng Oetoyo.
Selain itu, Agoeng juga keberatan perihal lamanya tuntutan pemidanaan dari jaksa. Dari 4 terdakwa di kasus yang sama, hanya kliennya yang dituntut paling tinggi yakni dua tahun penjara.
Tiga terdakwa lainnya adalah Sekretaris Dinas PSDA ESDM Semarang Hening Swastiko, Kepala Seksi Perencanaan Dinas PSDA ESDM Semarang Puguh Susilo dan pegawai negeri sipil Pemerintah Kota Semarang, Ahdiat Ridho hanya dituntut pidana 1,5 tahun. ”Padahal pasal yang dibuktikan sama, yakni sama-sama melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 2001 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU nomor 20 tahun 2001. Tapi tuntutan berbeda, dan klien kami dituntut pidana paling tinggi,” tandasnya.
Menanggapi pledoi tersebut, jaksa Sugeng dari Kejari Semarang menyatakan tetap pada tuntutannya. Yakni menuntut Hening, Puguh dan Ahdiyat dituntut jaksa dengan pidana penjara selama 1,5 tahun dan untuk Priyono 2 tahun penjara.
”Para terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 4,235 miliar,” ujar Sugeng dalam sidang Senin (20/1) malam.
Selain menuntut pidana badan, di hadapan majelis hakim yang dipimpin Erentuah Damanik, jaksa juga menuntut pidana denda. Besarnya Rp 50 juta atau setara dengan pidana 3 bulan kurungan jika denda tidak dibayarkan.
Khusus kepada Priyono, Sugeng menuntut pidana tambahan berupa kewajiban untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,235 miliar atau sebanding dengan kerugian negara yang timbul akibat penyelewengan dana pengadaan pompa senilai Rp 4,349 miliar. ”Namun terdakwa dalam penanganan perkara di tingkat penyidikan sudah mengembalikan dengan cara menitipkannya kepada jaksa sebesar Rp 4,3 miliar. Jadi kerugian negara akan dikurangkan dari uang yang telah dititipkan terdakwa tersebut,” paparnya.
Oleh Ketua Majelis hakim Erentuah Damanik, sidang ditunda sampai Senin (3/2) pekan depan. Agenda sidang adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. (bud/ton/ce1)