Bupati Akui Masih Ada PNS Tak Tahu Hukum

300

UNGARAN — Segenap aparatur di jajaran Pemkab Semarang, masih ada yang belum paham persoalan terkait hukum perdata dan TUN (Tata Usaha Negara). Beberapa peraturan perundangan, dianggap memiliki tafsir jamak. Sehingga berpotensi melanggar, meski tidak disengaja.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Mundjirin pada acara penandatanganan nota kesepakatan antara Pemkab dengan Kejari setempat. Pihak Kejari, diwakili oleh Kepala Kejari Ambarawa Sila H. Pulungan. Penandatanganan bertempat Gedung Dharma Satya, kompleks kantor Setda di Ungaran, Senin (27/1) siang.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatangan kesepakatan bersama bidang pengembangan manajemen pemerintahan daerah antara Bupati Mundjirin dan Kepala BPKP Perwakilan Jawa Tengah, Agus Sukaton Wignyo Subroto.
”Masih ada aparatur yang belum paham soal hukum perdata dan TUN. Sehingga perlu pendampingan teknis hukum oleh Kejari,” kata Bupati Mundjirin dalam sambutannya.
Bupati mengatakan, pemahaman aturan tersebut, penting agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai aturan. Sehingga perlu dilakukan kerja sama pendampingan dengan Kejari.
Tujuannya, Kejari bisa membantu menyelesaikan permasalahan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang mungkin timbul. ”Kepada pimpinan SKPD, jangan salah persepsi bahwa dengan kerja sama ini, lalu bebas melakukan kegiatan tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku.”
Kerja sama ini, lanjut Mundjirin, diharapkan menjadikan kedua belah pihak mengetahui koridor bidang pekerjaan masing-masing. ”Sebaliknya, jadikan sebagai momentum untuk lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan tugas.”
Bupati mencontohkan, adanya indikasi pelaksana kegiatan di SKPD tertentu pilih bersikap pasif atau tidak melaksanakan kegiatan pembangunan. Sebab, takut dalam pelaksanaannya akan menyimpang. Karena adanya peraturan yang ketat dan terkesan rumit.
Kajari Ambarawa Sila H. Pulungan menyambut baik pembaharuan kerja sama tersebut. Sebelumnya, kerja sama serupa juga telah ditandatangani dan dilaksanakan dengan baik.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Nunik Ari Rahayu menjelaskan, ruang lingkup kesepakatan bersama antara Pemkab dan Kejari meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. ”Akan diterbitkan surat kuasa khusus dari Pemkab kepada Kejari Ambarawa pada setiap permasalahan bidang hukum perdata dan TUN yang dihadapi.” (tyo/isk/ce1)