Sulistiyo Bantah Mobilisasi PNS

326

Panwaslu Temukan Stiker dan Kalender
SEMARANG–Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sulistiyo membantah melakukan kampanye dengan memobilisasi pegawai negeri sipil (PNS) dalam acara di Kajen, Kabupaten Pekalongan pada 11 Januari lalu. Menurutnya acara yang dihadiri adalah dialog dengan guru honorer yang belum menjadi PNS.
“Saya pastikan, saya tidak melakukan kampanye. Saya dialog dengan guru honorer, membicarakan mengenai perjuangan guru honorer di masa depan, agar bisa menjadi PNS, mendapatkan sertifikasi maupun tunjangan fungsional, dan sebagainya,” kata Sulistiyo usai menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Selasa (28/1). Sulistiyo datang ke kantor Bawaslu sekitar pukul 11.00 dan diperiksa selama 1 jam.
Sulistiyo yang juga Ketua Umum PB Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ini mengatakan, karena pada forum itu pesertanya rata-rata guru honorer, dia mengarahkan pembicarannya hanya pada persoalan kesejahteraan guru honorer. Sebab, sampai saat ini kesejahteraan guru honorer dinilai masih memprihatinkan.
Mengenai tuduhan melakukan kampanye terbuka, Sulistyo mengaku, tidak tahu kronologisnya. Karena pada forum itu, dia datang terlambat, kemudian ceramah, lalu langsung pulang. “Sekali lagi, saya memastikan bahwa tidak ada kegiatan kampanye,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbah menyatakan akan terus mendalami kasus tersebut. Sebab pada forum itu ditemukan sejumlah selebaran stiker yang bergambar Sulistiyo atas pencalonannya sebagai anggota DPD. “Ada fakta selebaran bahan kampanye berupa stiker yang bergambar Sulistiyo. Kami akan lebih jauh mendalami tentang substansi kampanye. Pihak-pihak yang terkait akan kami klarifikasi,” kata dia.
Selaian menemukan stiker, lanjut Abhan, dalam forum itu, ia juga menemukan salah satu peserta yang menjadi PNS. Dalam kesempatan itu, yang bersangkutan juga menjabat sebagai ketua PGRI Kabupaten Pekalongan. “Sesuai penuturan Pak Sulistyo, PNS yang bersangkutan hanya memberikan sambutan selamat datang. Tapi kami tidak berhenti di situ, akan kami gali lebih lanjut, apakah ada peserta lain yang PNS selain para guru honorer,” katanya.
Abhan menegaskan, pemeriksaan terhadap kasus itu sebagai upaya preventif agar peserta Pemilu baik caleg, calon anggota DPD, maupun parpol tidak menarik-narik PNS untuk kepentingan politik praktis.
Sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Pekalongan sudah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait pada acara yang diselenggarakan di Gedung PGRI Kabupaten Pekalongan tersebut. Panwaslu telah memeriksa Ketua PGRI Kabupaten Pekalongan Afrudin, dan Gatot Rudianto, karyawan PGRI Kabupaten Pekalongan. (ric/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.