Warga Tenggang Minta Penghitungan Ulang

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TAMBAKREJO — Proses pembebasan lahan normalisasi Kali Tenggang yang tidak kunjung tuntas karena terkendala sejumlah warga yang belum sepakat nilai ganti rugi, membuat Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi gerah. Kemarin (29/1), orang nomor satu di Kota Semarang itu turun langsung menemui warga Tenggang RT 5 RW 7, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, yang belum bersedia melepaskan lahannya.
Kedatangan wali kota beserta jajarannya ingin mengetahui permasalahan langsung di lapangan. Pertemuan dilakukan di rumah Ketua RT 5 RW 7, Kunto Wibisono. Dalam pertemuan tersebut, juga dihadirkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang, Bambang Priyono, Kepala PSDA ESDM Nugroho Joko Purwanto, perwakilan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) dan sejumlah pihak terkait.
Nugroho Joko Purwanto menyatakan, proses sosialisasi ganti rugi Kali Tenggang sudah dijalankan sejak 2010 memang belum bisa tuntas sepenuhnya, karena masih ada sejumlah warga yang belum bersedia melepas tanahnya. Seperti di Kampung Tenggang, Kelurahan Tambakrejo ini ada 15 KK.
”Sosialisasi resmi menggunakan hasil appraisal dilakukan tahun 2010, sebelum itu memang sudah sosialisasi tapi sebatas rencana normalisasi Kali Tenggang,” ujarnya.
Sejumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pembebasan hingga 2013 pun tidak bisa terserap. Karena negosiasi berjalan alot. Seperti halnya alokasi anggaran di 2013 sebesar Rp 3,4 miliar. ”Dari appraisal batas maksimalnya Rp 520 ribu per meter, tapi warga minta Rp 1,9 juta per meter. Terus terang kita tidak berani melebihi batas nilai yang dihitung tim appraisal,” kata Nugroho sembari menyatakan, pada 2014 juga telah dikucurkan anggaran pembebasan sebesar Rp 4,5 miliar. Sedangkan normalisasi Kali Tenggang dilakukan sepanjang 3,9 kilometer.
Dalam dialog, sejumlah warga pun mengeluarkan uneg-unegnya dan alasan mengapa selama ini warga tidak mau melepaskan tanahnya. Syahrir, warga RT 2 RW 3, Kampung Tenggang mengatakan, sudah bertahun-tahun persoalan pembebasan lahan ini tidak selesai, karena nilai yang ditawarkan pemkot terlalu rendah. Saat itu, tanah warga hanya dihargai Rp 50 ribu per meter. Dia mengindikasikan dalam proses negosiasi ada oknum pemkot yang bermain, sehingga nilai yang ditawarkan kepada warga tidak sesuai. ”Kami baru tahu kalau ganti ruginya Rp 500 ribu. Kalau dulu nilai itu disampaikan pasti sudah clear,” ujar warga yang tanahnya terkena 144 meter dan bangunan 220 meter persegi itu.
Pihaknya berharap ada penghitungan ulang baik bangunan maupun nilai ganti rugi. Karena nilai yang ditawarkan sudah beberapa tahun yang lalu. ”Itu kan hasil tahun-tahun lalu, berbeda dengan sekarang. Harapan kami ada penghitungan ulang. Kami tidak masalah kalau semua itu dilakukan secara terbuka. Toh, proyek ini juga untuk kepentingan umum,” tandasnya.
Ketua RT 5 RW 7 Kunto Wibisono menambahkan, warga sebenarnya terbuka dan mendukung program pembangunan pemerintah dalam mengentaskan banjir. Penolakan warga selama ini tidak mau menerima ganti, dan meminta harga tinggi merupakan bentuk kemarahan warga yang merasa dipermainkan oleh tim pembebasan tanah.
”Memang kami minta nilai Rp 2 juta per meter. Kami tahu nilai itu mustahil direalisasikan. Tapi itu sebagai bentuk kemarahan warga. Karena tim yang melakukan sosialisasi seperti main ketoprak. Penawaran yang dilakukan saat itu tidak manusiawi, tidak menghargai. Mosok dihargai Rp 50 ribu per meter. Warga sebenarnya tidak mempersulit kalau memang mereka (tim) datang sosialisasi baik-baik. Jangan menawar seperti beli kacang,” ujarnya.
Pihaknya meminta, jika akan dilanjutkan dengan negosiasi, pemerintah harus menjelaskan kembali batas lahan yang akan dipakai untuk normalisasi dan penghitungan ulang harga lahan.
”Saya minta penjelasan batas yang kena mana saja, harga nominal bangunannya berapa, karena selama ini juga belum ada. Harga appraisal harus ada perubahan lagi, karena nilai itu sejak tahun 2007,” katanya.
Sutoyo warga RT 1 RW 8 juga berharap ada pengukuran ulang batas penalutan. Sebab, masih banyak warga yang belum paham mengenai batas lahan normalisasi tersebut. ”Tolong disosialisasikan lagi batas jalan inspeksi itu sampai mana. Karena dulu hanya diberi informasi pembebasan sudah terlaksana, tapi masih banyak yang tidak tahu batasannya sampai mana. Sekarang masih ada warga yang membangun rumah tanpa melihat batas. Harus ada sosialisasi lagi,” pintanya.
Wali kota mengatakan, ada setitik cahaya terang dalam pertemuan bersama warga. Pihaknya memberi kesempatan kepada warga untuk memberikan gambaran terkait nilai ganti rugi yang realistis. ”Rabu depan kita mengadakan pertemuan lagi bersama warga. Kita berharap dalam pertemuan tersebut mereka sudah membawa gambaran keinginan realistis untuk ganti rugi tanah dan bangunan mereka berapa,” ujarnya.
Ditanya apakah akan melakukan penghitungan ulang nilai ganti rugi melalui tim appraisal, pejabat yang akrab disapa Hendi ini menyatakan tidak ada penghitungan ulang. P2T akan memakai appraisal tahun 2012.
”Tidak ada penghitungan ulang. Karena kalau appraisal itu ada batas minimal dan maksimalnya. Kita masih bisa menggunakan batas maksimal, tapi angka maksimalnya berapa kita belum tahu. Yang pasti kita akan pakai angka yang mendekati keinginan warga, sehingga bisa diterima warga,” katanya.
Menurut Hendi, dalam program kegiatan, appraisal-nya harus sama, jika tidak akan menimbulkan persoalan bagi warga yang sudah sepakat menerima ganti rugi. ”Tahun ini pembebasan lahannya harus sudah selesai. Tahun depan (2015) kita akan anggarkan pengerjaan fisiknya. Saya minta masalah yang lalu tidak usah diungkit. Kalau memang ada oknum yang bermain, tolong catat namanya dan laporkan kepada saya, pasti akan saya tindak,” tegas Hendi.
Kepala BPN Semarang Bambang Priono menyampaikan, sampai saat ini masih ada 24 bidang tanah warga yang belum terbebaskan, karena masih tawar-menawar. BPN dan P2T, akan terus melakukan pengawalan ganti rugi. ”Dalam proses ganti rugi harus musyawarah antara warga dan pemkot. Sampai saat ini saya tidak mendengar yang kongkalikong, kalau memang ada kita siap menindak meski itu kurang satu sen pun,” ujarnya.
Menurutnya, pemkot sudah memberikan harga maksimal sesuai perhitungan appraisal, yakni Rp 520 ribu per meter, tapi permintaan jauh di atasnya. ”Kita tidak bisa melebihi harga itu, kalau melebihi justru akan bermasalah,” katanya.
Tergenang Banjir
Sementara itu, hingga kemarin banjir masih merendam Perumahan Genuk Indah, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk. Tercatat, ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 50 sentimeter, termasuk pasar Perumahan Genuk Indah dan supermarket.
”Ini sudah agak surut, dulunya mencapai 80 sentimeter, bahkan hampir satu meter, sehingga sangat mengganggu aktivitas warga,” kata seorang pedagang pasar Perumahan Genuk Indah, Makrifat, 46.
Makrifat mengaku banjir di wilayah tersebut sudah berlangsung sejak tiga minggu lalu. ”Kalau biasanya banjir itu hanya 3 sampai 5 hari sudah surut, tetapi banjir sekarang luar biasa,” katanya.
Pengusaha laundry, Tina, mengaku, banjir kali ini termasuk yang sangat besar. Biasanya paling tinggi 30 sentimeter, dan cepat surut. ”Tetapi sekarang banjirnya cukup dalam, dan surutnya lama,” keluhnya.
Pemilik toko Genuk Indah, Warni, 42, mengatakan, akibat banjir, pembeli di tokonya menurun drastis. Akibatnya, barang dagangannya seperti roti sampai berjamur. ”Roti mudah jamuran, dan hanya dibuang,” katanya.
Dia berharap, pemkot bisa menangani banjir di Genuk Indah. ”Mungkin ini karena normalisasi Kali Tenggang yang tidak lekas selesai, sehingga air tak bisa lancar mengalir,” ujarnya. (zal/hid/aro/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -