Ganjar Serahkan 4 Barang ke KPK

339

GUBERNURAN — Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyerahkan 4 barang yang diterimanya dari berbagai pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempat barang yang lekat dengan gratifikasi tersebut di antaranya piagam dengan ornamen emas 10 gram hingga sebuah jaket Harley Davidson.
Menurut Ganjar, dirinya tidak menuduh keempat barang yang diserahkannya tersebut merupakan gratifikasi dan diberikan dengan maksud tertentu. Namun sebagai kepala daerah yang notabene pejabat negara, sudah menjadi kewajibannya menyerahkan pemberian barang ke KPK untuk dikaji lebih lanjut.
”Saya tidak ingin yang memberi saya barang tersinggung. Ini bukan berarti saya menilai pemberian ini suap atau apa. Namun karena beberapa nilainya mahal, saya wajib menanyakan ke KPK,” ujarnya.
Keempat pemberian yang diserahkan ke KPK tersebut adalah piagam yang disertai ornamen berupa emas 24 karat seberat 10 gram, radio kayu senilai Rp 1,5 juta, sebuah jaket motor besar Harley Davidson, dan satu set kosmetik yang diterima istrinya, Siti Atiqoh dari seseorang.
Ganjar menyatakan, penyerahan keempat barang ke KPK itu adalah bentuk komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Dia berharap para pejabat di Pemprov Jateng meniru langkahnya untuk menolak pemberian bernilai mahal dari pihak lain. Sebaliknya, dia juga berharap para pejabat pemprov, pengusaha, dan instansi tidak memberinya berbagai barang bernilai mahal.
”Saya berharap teman-teman di pemprov yang menerima pemberian agar mengembalikan. Nanti Lebaran juga ada parsel-parsel itu tidak usah,” katanya.
Dengan begitu, dia mengharapkan hubungan yang tercipta antara bawahan, atasan atau pejabat dengan klien pemerintah murni bersifat profesional. ”Tidak ada lagi rasa sungkan menolak permintaan pihak luar karena sebelumnya pernah menerima hadiah. Ini membuat kerjanya enak, tidak ada pengaruh dan memengaruhi,” jelasnya.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengatakan, penyerahan 4 barang itu diberikan langsung oleh staf Ganjar kepada KPK pada 23 Januari lalu. Dia menyatakan, piagam dengan ornamen emas tersebut termasuk modus baru gratifikasi karena diberikan kepada pejabat negara. ”Kami akan kaji apakah keempatnya masuk gratifikasi atau tidak. Waktu pengkajian selama 30 hari kerja,” ungkapnya.
Menurut Giri, selama ini para PNS menganggap pemberian gratifikasi atau uang maupun barang terima kasih itu sebagai sesuatu hal yang diperbolehkan, padahal dilarang. ”Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, dan sumpah jabatan melarang PNS menerima gratifikasi apa pun alasannya,” ujarnya.
Menurut dia, PNS berada di urutan kelima terbanyak dalam tindak pidana korupsi, setelah kepolisian, peradilan, partai politik, dan parlemen.
Dia menjelaskan, gratifikasi merupakan sesuatu, baik barang maupun uang yang tidak diminta namun datang sendiri. ”Gratifikasi ini dilarang jika diberikan terkait jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas PNS. Ingat dalam sumpah menjadi PNS harus mengucap tidak akan menerima hadiah apa pun,” paparnya. (ric/aro/ce1)