Perut Semakin Membesar, Tidak Mampu Berobat

394

DIMAS Bekti Pratama, 9, didiagnosa dokter mengidap tumor William. Perutnya membuncit karena tumor yang bersarang di perutnya terus membesar. Sehingga Dimas tidak dapat bergerak menahan beratnya tumor di tubuhnya.
Kedua orangtuanya, Kaswadi, 32, dan Praptini, 33, warga Lingkungan Kaligawe RT 2 RW 5,, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kini tidak bisa berbuat apa-apa karena kehabisan dana untuk pengobatan anak kesayangan mereka. Saat ini Dimas hanya bisa tergolek lemah di kursi roda menunggu uluran tangan dermawan untuk membantu pengobatannya. Bahkan Dimas saat ini dikeluarkan dari sekolah karena dianggap membolos.
Saat Radar Semarang bersama anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Semarang Mas’ud Ridwan menjenguk pada Kamis (6/2) pagi di rumahnya, Dimas sedang tidur. Dimas selalu tidur dalam posisi duduk di kursi. Saat ini ia telah mendapatkan bantuan kursi roda untuk mempermudah keluarga memindahkannya.
Dimas tak bisa berbaring. Setiap tidur berbaring, Dimas akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Hal itu disebabkan oleh perutnya yang membesar seperti ibu hamil. Prapti juga harus menambah bantal di kursi roda sebagai penyangga beban tumor yang ada di perut anak semata wayangnya itu. Di sebelah Dimas, sang ibu, selalu menemaninya untuk memenuhi kebutuhan Dimas.
Saat terbangun dari tidur, Dimas merengek minta mainan. Suaranya sesekali lirih terdengar berbisik kepada ibunya. “Bu, kapan bisa sembuh, Dimas ingin sekolah dan jadi polisi,” kata Dimas lirih sembari melirikkan matanya ke arah tamu yang menjenguknya.
Bocah tersebut nampak sangat ringkih, tubuhnya kurus, matanya cekung, tidak sebanding dengan perutnya yang membesar seperti ibu hamil 7 bulan. Kedua kakinya membengkak, tidak seperti kaki bocah normal seusianya. Untuk menggeser kursi roda yang dinaiki Dimas, Prapti pun harus ekstra hati-hati. Sebab Dimas akan merasakan sakit jika bergerak terlalu keras.
“Sekarang Dimas tidak seperti teman lainnya yang bisa main bola dan mainan sepeda. Setiap hari hanya di kursi karena tidak mampu berdiri. Bahkan untuk makan dan buang air juga di sini, tidur juga dalam posisi duduk seperti ini. Karena kondisi anak saya seperti ini sehingga harus selalu ditunggui,” ujarnya.
Prapti bercerita, setahun sebelumnya Dimas adalah bocah normal. Dia bersekolah dan bermain layaknya anak-anak sebayanya. Keadaan itu berubah, ketika Dimas merasakan sakit pada perutnya sekitar 11 bulan lalu. Sebelumnya Dimas terjatuh saat bersepeda. Dimas mengeluh perutnya sakit karena terantuk setang sepedanya, hingga perutnya tampak membesar. Selanjutnya diperiksakan ke bidan desanya dan keadaan sudah membaik. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama, Dimas kembali mengeluh sakit di perutnya.
“Dua hari setelah jatuh, dia mengeluh sakit perutnya seperti kembung. Saya kemudian memeriksakan, Dimas ke dokter spesialis penyakit dalam, tetapi kondisinya tidak membaik perutnya terus membesar. Dokter kemudian merujuk Dimas ke RSUP dr Kariadi dan dalam pemeriksaan didiagnosa menderita tumor William,” ungkapnya.
Prapti dan Kaswadi mulai kebingungan sebab, proses penyembuhan di RSUP dr Kariadi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Padahal Kaswadi hanya bekerja sebagai buruh bangunan yang tidak tentu penghasilannya. Kaswadi dan Prapti mencoba menggunakan pelayanan Jamkesda, tetapi pelayanan tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Kala itu dokter menyarankan untuk kemoterapi, tetapi pelayanan kesehatan itu tidak masuk pelayanan gratis untuk rakyat miskin.
“Masuk Kariadi bulan April 2013, namun hanya diinfus dan proses CT Scan. Selanjutnya setelah 15 hari perawatan Dimas kami bawa pulang. Sebab sudah tidak punya biaya, sementara rumah sakit menyatakan Jamkesda sudah tidak bisa membiayai lagi karena sudah habis jatah biayanya. Mau di Kemoterapi juga tidak jadi karena biayanya hanya 2 suntikan yang ditanggung Jamkesda sedangkan 8 suntikan ditanggung sendiri. Padahal sekali kemoterapi Rp 1,5 juta,” kata Prapti sembari menyeka air matanya.
Upaya mencari bantuan dilakukan Kaswadi dan Prapti, bahkan mereka harus berutang saudara untuk mendapatkan uang guna pengobatan Dimas. Termasuk rela mengurus Jamkesmas hingga ke Kementerian Kesehatan. Tetapi setelah mendapatkan kartu Jamkesmas, Dimas justru takut untuk berobat. Hingga akhirnya layanan kesehatan diganti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sehingga Kaswadi dan Prapti harus mengurus kembali BPJS sebab mereka belum terdaftar.
“Karena menunggu dari Dinas Kesehatan terlalu lama. Akhirnya kami mengurus sendiri Jamkesmas ke Jakarta. Uang untuk mengurus habis Rp 450 ribu itupun utang tetangga. Namun saat Jamkesmas akan dipakai berobat pada Januari ini sudah tidak bisa dipakai karena sudah berganti BPJS. Terpaksa mengurus lagi,” kata Prapti.
Derita Dimas dan keluarganya, tidak hanya pada penyakitnya saja. Tetapi perasaan hatinya tersakiti karena SDN 1-3 Susukan mengeluarkan Dimas sebagai siswa karena dianggap membolos. Dimas saat itu baru duduk di semester satu di kelas tiga.
“Padahal semangat untuk sekolah sangat tinggi tetapi Dimas minta izin tidak sekolah dulu karena malu diejek temannya katanya meteng (hamil, red). Selama itu Dimas tidak sekolah untuk menjalani pengobatan tetapi malah dianggap membolos. Pihak sekolah itu juga tidak ada satupun yang datang membesuk padahal ini muridnya,” ujarnya.
Saat ini keluarga Dimas hanya bisa pasrah menunggu uluran tangan donatur. Prati juga berharap pemerintah turut andil untuk pengobatan Dimas. Belum lama ini Dimas juga dibantu Komunitas Remaja Masjid Agung Jawa Tengah.
Anggota Fraksi PKB Mas’ud Ridwan menyayangkan pelayanan kesehatan yang belum optimal terutama sosialisasi pelayanan. Sebab ada masyarakat yang kerepotan mengurus Jamkesmas hingga sampai ke Jakarta seperti yang dialami orang tua Dimas. Padahal kalau tidak ada Jamkesmas saat itu bisa saja menggunakan surat keterangan miskin (SKM). Bahkan setelah ada BPJS saja masyarakat masih kesulitan untuk berobat karena terbentur birokrasi yang rumit.
“Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Semarang, mulai dari sosialisasi pelayanan hingga sistem pelayanannya. Semestinya harus ada prioritas penanganan, jangan sampai ada birokrasi yang rumit. Semestinya ada solusi bagaimana penanganan pasien lebih efektif,” kata Mas’ud. (tyo/ton)