Penerapan UMK Dipantau

344

TEMANGGUNG—Pemerintah Kabupaten Temanggung menerjunkan tim khusus untuk memantau penerapan upah minimum kabupaten (UMK). Ketentuan penerapan upah terhadap karyawan harus dilandaskan pada putusan terbaru dan harus diikuti oleh semua perusahaan yang ada.
“Kami harus pantau apakah semuanya sudah menerapkan sistem upah yang baru atau belum. Pemantauan ini penting agar tidak sampai melanggar,” kata Kepala Bidang Bimbingan dan Pengawasan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, Sutar Widagdo.
Ia mengatakan, pemantauan dilakukan agar hak-hak pekerja dalam penerimaan upah harus dipenuhi oleh perusahaan. Pihaknya akan menerapkan sanksi tegas apabila ditemukan perusahaan yang mengabaikan penerapan upah sesuai dengan ketentuan. “Hak-hak pekerja harus dipenuhi oleh perusahaan. Itu kewajiban perusahaan dan akan kami beri sanksi apabila melanggar,” terangnya.
Ia mengatakan, bentuk sanksi yang diberikan pertama berupa teguran kepada perusahaan. Teguran dan pembinaan akan dilakukan sehingga perusahaan tersebut mengubah kebijakan pengupahan sesuai ketentuan. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan, maka pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
“Harus tegas karena kalau tidak kasihan karyawan yang tidak dipenuhi hak-haknya,” terangnya.
Ia mengatakan, besaran UMK di Kabupaten Temanggung berdasarkan keputusan Dewan Pengupahan sebesar Rp 1.050.000 per bulan. Kesepakatan tersebut meru­pkan hasil simpulan dari tuntutan kalangan penusaha yang mengajukan UMK Rp 1.034.000 dan perwakilan pekerja yang meminta Rp 1.075.000. “Keputusan tersebut final yang sudah disepakati bersama. Dan perusahaan berkewajiban harus memberikan gaji sebesar UMK,” ujarnya.
Ia menjelaskan, di Kabupaten Temanggung terdapat sebanyak 385 perusahaan yang mempekerjakan puluhan ribu pekerja. Sebelum diambil keputusan akhir tentang kebijakan UMK, tidak pernah ada sanggahan dari perusahaan tentang besaran UMK. “Perlu diketahui bahwa itu adalah upah minimum. Besaran boleh lebih dari jumlah tersebut sesuai dengan prestasi dan jabatan kerja, tetapi dibawah nilai tersebut adalah pelanggaran,” terangnya.
Menurutnya pembahasan UMK sangat berkaitan dengan pendapatan dan kehidupan pekerja, dan bagi pengusaha berkaitan dengan jumlah dana yang harus dikeluarkan. Namun bagaimanapun UMK yang baik diharapkan meningkatkan performa pekerja dan pengusaha mendapatkan keuntungannya. UMK Kabupaten Temanggung pada 2014 dibanding 2013 ada kenaikkan sebesar 11 persen. Pada UMK 2013 adalah sebesar Rp 940 ribu. UMK 2014 sendiri berdasarkan surat keputusan gubernur Jawa Tengah No 560 tahun 2013. (zah/lis)