Warga Kali Tenggang Diintimidasi

328

Pilih Negosiasi Door to Door
BALAI KOTA — Negosiasi ganti rugi lahan yang terkena normalisasi Kali Tenggang di Kampung Tenggang, Tambakrejo, Gayamsari, mulai diwarnai intimidasi terhadap warga. Seorang oknum diduga mengintimidasi warga Kampung Tenggang agar memberikan penawaran harga Rp 1,5 juta per meter.
Salah seorang warga yang enggan ditulis namanya mengatakan, sebenarnya warga Tenggang RT 5 RW 7, Tambakrejo yang terkena normalisasi lebih senang dengan pendekatan atau negosiasi dilakukan secara door to door. Sebab, pihaknya sudah memiliki hitungan harga sendiri untuk tanah dan bangunan miliknya yang terkena dampak proyek normalisasi. Namun warga tak berani nego sendiri dengan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Semarang, karena ada oknum yang mengintimidasi agar warga mengeluarkan satu suara nilai ganti rugi sebesar Rp 1,5 juta per meter.
”Kalau boleh jujur, saya lebih senang pendekatan pembebasan lahan ini dilakukan door to door. Karena saya sudah memiliki nilai sendiri, tapi daripada menimbulkan keributan, saya manut saja, satu suara dengan warga lain,” ujarnya yang enggan membeber lebih lanjut oknum yang mengondisikan agar satu suara tersebut.
Ketua P2T Kota Semarang Adi Tri Hananto mengimbau, warga yang merasa diintimidasi oknum tertentu bisa melaporkan ke pihak berwenang. ”Unsur intimidasi atau ancaman itu urusan pihak keamanan. Apalabila setiap warga negara ada yang berasa terancam berhak meminta perlindungan kepada aparat keamanan,” katanya.
Di sisi lain, kata dia, P2T Kota Semarang akan menempuh berbagai cara untuk menuntaskan proyek normalisasi Kali Tenggang, yang selama ini masih terkendala pembebasan lahan. Jika memang musyawarah harga untuk warga Tenggang tidak menemui kata sepakat, pihaknya akan menyelesaikan pembebasan di wilayah lain, seperti Kelurahan Terboyo Kulon, Kaligawe, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, dan Kalicari.
Adi Tri Hananto mengatakan, pihaknya tetap akan menggunakan hitungan harga appraisal tahun 2012. Penghitungan ulang harga taksir pembebasan lahan tidak akan dilakukan karena akan berdampak terhadap warga lain yang sudah bersedia menerima ganti rugi.
”Saya kira kalau itu di atas appraisal kami tidak berani bayar. Kalau appraisal ulang perlu dipertimbangan dengan masak, termasuk dampak, ketentuan seperti apa harus kita cermati. Dan sepertinya itu tidak akan dilakukan, karena akan berdampak kesenjangan sosial terhadap warga lain yang sudah menerima ganti rugi sesuai appraisal lama,” ujar pria yang juga Sekda Kota Semarang ini.
P2T sendiri, kata dia, tetap akan menempuh jalur musyawarah hingga memunculkan kesepakatan. Pada prinsipnya, lanjut Adi, musyawarah bersifat pribadi, tidak dengan kelompok. Kalaupun itu kelompok, sifatnya sebatas diberi kuasa, tapi pada saat keputusan itu ada di tangan masing-masing individu.
”Misalnya, satu kelompok sepakat, penyerahan pribadi, tidak bisa diwakilkan,” ujarnya. ”Warga Tenggang saya minta sebaiknya mencermati dengan jernih segala sesuatu yang dimusyawarahkan bersama pemkot beberapa waktu lalu. Dalam musyawarah, kami sudah menyampaikan secara global, tapi belum juga sepakat,” imbuhnya.
Jalur konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi ke pengadilan akan ditempuh jika semua jalan musyawarah tidak bisa memunculkan kesepakatan. Sebelum menempuh langkah tersebut, P2T akan menyelesaikan ganti rugi lahan di daerah lain agar memenuhi batas minimal persyaratan konsinyasi, yakni 80 persen.
”Saya kira semua jalan akan kami tempuh. Kami tidak hanya berbicara dengan warga Tambakrejo saja, tapi masih ada warga Kaligawe, Terboyo Kulon, Kalicari, dan sebagainya. Semua itu akan kami tempuh, mudah-mudahan ada kesepakatan,” terang Adi. ”Kami sebenarnya sangat menghindari konsinyasi. Kalaupun itu dilakukan (konsinyasi), itu terpaksa,” imbuhnya.
P2T sendiri pernah menempuh jalur konsinyasi saat membebaskan lahan kawasan genangan untuk waduk Jatibarang. Dari ribuan bidang, ada tiga warga yang tidak sepakat. ”Kami mengonsinyasikan warga waduk Jatibarang, karena berbagai alasan, satu karena status tanahnya, kedua sengketa mereka, dan yang satu tidak diketahui alamatnya di mana,” jelasnya.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) normalisasi Kali Tenggang, Sutrisno, sebelumnya juga menyatakan, jika pemberian ganti rugi tidak bisa melebihi appraisal. ”Kita sudah mentok, tidak bisa menaikkan harga lagi melebihi hitungan tim appraisal. Terkait dengan hal ini seharusnya kemarin sudah saya laporkan ke P2T, agar bisa menempuh jalan terakhir (konsinyasi), tapi melihat target pembebasan yang dicapai belum memenuhi ketentuan, maka jalur itu (konsinyasi) belum bisa ditempuh,” katanya.
Kepala UPTD Dinas PSDA dan ESDM Wilayah Utara itu menyatakan, dalam normalisasi Kali Tenggang, yang menyangkut pembebasan lahan ada di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Genuk, Gayamsari, dan Pedurungan. ”Di Kecamatan Genuk (Kelurahan Terboyo Kulon) masih menyisakan 5 KK (kepala keluarga), sedangkan di Kecamatan Gayamsari (Kelurahan Tambakrejo dan Kaligawe) ada 19 KK,” bebernya.
Sementara di Kecamatan Pedurungan, lanjut Sutrisno, saat ini masih dalam taraf penentuan luas tanah yang terkena. Di Kecamatan Pedurungan warga yang terkena dampak normalisasi ada di tiga kelurahan, yakni Kelurahan Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, dan Kalicari. ”Kami sudah tentukan patoknya, tinggal nanti kita berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk mengukur luasannya, rencananya akan dilakukan dalam minggu ini,” terang Sutrisno.
Berdasar aturan yang ada, jalur konsinyasi baru bisa ditempuh jika proses pembayaran ganti rugi sudah lebih dari 80 persen. Disinggung persentase lahan yang sudah terbebaskan, Sutrisno belum bisa memastikan. ”Kita belum bisa menghitung persentasenya, karena yang di Kelurahan Kalicari, Muktiharjo Kidul, dan Tlogosari Kulon, belum kami prediksi, masih menunggu hasil pengukuran,” tegasnya. ”Jadi untuk jalur konsinyasi belum bisa dilakukan, karena belum kuorum,” imbuhnya.
Sutrisno berharap proses ganti rugi di Kecamatan Pedurungan bisa berjalan lancar. Sehingga jika warga Tambakrejo tidak mau menerima ganti rugi, maka jalur konsinyasi bisa ditempuh.
”Kita akan fokus ke pembebasan lahan yang ada di Pedurungan. Untuk yang di Tambakrejo kita sudah mentok. Kalau memang sepakat dengan harga yang ditawarkan kita akan proses pembayarannya,” katanya. ”Sebenarnya kemarin sudah ada satu warga Tambakrejo yang sudah sepakat harga, tapi masih terkendala status tanahnya masih tanah waris. Kami minta agar dia mengurus keterangan waris dulu,” tegasnya.
Diketahui, pemkot melakukan taksiran harga sesuai tim appraisal. Di mana dalam pembebasan lahan tersebut terbagi tiga klasifikasi, yakni kelas I (lahan tepi jalan raya) dihargai Rp 1,8 juta/meter, lahan bagian dalam perkampungan (kelas II) Rp 580 ribu/meter, dan kelas III lahan berupa tambak dihargai Rp 70 ribu/meter. ”Saat ini kita belum berani memberi harga di atas taksiran tim appraisal,” tandasnya. (zal/aro/ce1)