Saksi Dewan Banyak Lupa

343

Korupsi Asuransi Fiktif DPRD Wonosobo 2004

SEMARANG—Lima orang yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara korupsi dengan terdakwa mantan ketua DPRD Kabupaten Wonosobo periode 1999-2004, Idham Cholid tak banyak mengungkap fakta atas kasus asuransi fiktif, dana purnabakti dan dana tali asih DPRD Wonosobo 2004. Sebab para saksi lebih banyak mengatakan lupa.
Lima saksi tersebut Sutirto, Sudirman, Moch Fathurrochman, Imam Supangat dan Dedeh Handayani. Kelimanya adalah mantan anggota DPRD Wonosobo kala dipimpin oleh Idham. “Saya lupa prosesnya seperti apa, tapi saya menerima pencarian klaim asuransi kesehatan, dana purnabakti dan dana tali asih saat menjelang purnabakti,” kata Sutirto, Selasa (11/2) kemarin dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.
Hal senada  juga dikatakan Fathurrochman. Ia saat itu yang menjabat sebagai ketua Komisi C DPRD Wonosobo malah menyatakan tidak pernah mengetahui adanya pembahasan perihal adanya tiga anggaran tersebut sehingga bisa cair di akhir masa bakti.  “Kami lupa, karena kejadiannya sudah lama,” kata Fathurrochman.
Diungkapkan saksi, dalam berita acara pemeriksaan pos asuransi, tidak muncul dalam rapat pembahasan panitia anggaran DPRD Wonosobo.
Bahkan sebelum-sebelumnya tidak ada rapat di komisi terkait yang membahas tentang tiga anggaran tersebut.
Namun dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ia menjelaskan asuransi muncul atas inisiatif bersama di antara legislatif dan eksekutif. Atas usulan tersebut, kemudian diajukan dalam paripurna dan mendapat tanggapan dari fraksi dan komisi maupun panitia anggaran.  
“Tapi seperti apa detilnya saya lupa, karena itu sudah sangat lama. Bahkan pos anggaran dana asuransi itu diambilkan dari pos anggaran apa, juga tidak muncul dalam  rapat pembahasan anggaran,” tandasnya.
Dikatakan Fathurrochman, dalam rapat panitia anggaran, tidak ada dana yang dikhususkan untuk pos asuransi. Sebab jika toh ada, maka akan terlihat saat sidang paripurna untuk pengesahan anggaran. “Pos asuransi secara spesifikasi tidak disebut. Tidak dibahas secara spesifik mengenai itu,” paparnya.
Terkait keputusan pimpinan dewan soal dana purnabakti dan tali asih diakui didasarkan pada rapat pembahasan di Komisi C. “Namun saya mendengar ada pembahasan saja, tidak mengikuti. Sebab saya sebelumnya ada di Komisi D. Sedangkan panitia anggaran mengenai dana asuransi, kami tidak ingat. Saya sudah bleng dan lupa,” ujar Imam Supangkat menambahkan.
Menanggapi keterangan kelima saksi, terdakwa Idham Cholid mengatakan, kalau anggota dewan tidak tahu itu omong kosong. Sebab tiga anggaran tersebut jelas sudah ada pembahasan sebelumnya sesuai prosedur. Yakni melalui rapat komisi, rapat panitia badan anggaran dan sidang paripurna.  “Setelah itu dibahas di pimpinan lalu diambil keputusan berdasarkan hasil rapat panitia anggaran,” kata terdakwa.
Terkait keterangan saksi yang tak jelas karena lupa, ketua majelis hakim Suyadi memaklumi hal itu. “Orang lupa bisa tahu dan bisa juga tidak. Memang anggota dewan kalau sudah jadi itu banyak lupanya. Nanti majelis hakim yang akan mempertimbangkannya,” katanya menyindir.
Dalam kasus ini, Idham Cholid dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang (UU) juncto pasal 18 nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah ditambahkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembrantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas jeratan itu, terdakwa terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. (bud/lis)