Dana PPIP Disunat, Disetorkan ke Partai

374

UNGARAN- Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2012 di Desa Sepakung, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang diduga disunat sebesar Rp 25 juta. Anggaran yang total mencapai Rp 250 juta tersebut dipotong oleh oknum pemerintahan desa lalu disetorkan kepada pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Semarang.
Selain dana PPIP, penarikan PBB tahun 2012 dari warga Desa Sepakung sebesar Rp 46 juta diduga hanya disetorkan kurang dari Rp 21 juta. Termasuk pajak dana alokasi umum desa (DAUD) tahap I tahun 2013 senilai Rp 3,495 juta diduga tidak disetorkan ke Kantor Pajak Pratama Salatiga.
Dugaan adanya penyimpangan dana itu dilaporkan warga Desa Sepakung kepada pimpinan DPRD Kabupaten Semarang. Surat tersebut masuk ke Sekwan DPRD Kabupaten Semarang, Kamis (13/2) siang kemarin.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bambang Kusriyanto membenarkan adanya surat dari warga Desa Sepakung tersebut. Selanjutnya Bambang akan meneruskan ke Komisi A dan B agar masalah tersebut ditindaklanjuti. “Saya sudah minta Komisi A dan B menjadwalkan klarifikasi secepatnya. Pihak-pihak yang mengetahui permasalahan tersebut nanti akan dipanggil ke DPRD,”tutur Bambang, Kamis (13/2) siang.
Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong merinci tentang isi pengaduan tersebut. Warga mengadukan adanya pemotongan dana PPIP, DAUD dan PBB di Desa Sepakung. Berkas yang dilayangkan ke Pimpinan DPRD tersebut juga melampirkan bukti setoran dan dokumen lainnya.
Dalam surat itu disebutkan, dana PPIP sebesar Rp 250 juta untuk Desa Sepakung diminta Ketua Panitia PPIP sebesar Rp 25 juta untuk disetorkan ke pengurus PPP. Kemudian masalah penarikan PBB tahun 2012 ada Rp 46 juta tetapi yang disetorkan Rp 21 juta. Sedangkan realisasi DAUD 2013 pajak Rp 3,495 juta diduga tidak disetorkan.
“Warga meminta agar DPRD segera menindaklanjuti masalah tersebut, sehingga masalah tersebut gamblang. Agar nantinya tidak menimbulkan fitnah pada pihak lain. Pemotongan dana PPIP jelas tidak dibenarkan. Saya pernah dapat SMS dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta mengawasi dana PPIP karena diduga banyak penyimpangan,” kata The Hok Kamis (13/2) siang.
Lebih lanjut The Hok mengatakan, memang perlu dilakukan klarifikasi terkait pengaduan dari warga Desa Sepakung. The Hok juga menengarai bisa jadi di desa lain juga ada pemotongan dana PPIP. “Biasanya setelah satu muncul, akan muncul desa-desa lainnya. Kita tunggu saja berikutnya apakah ada atau tidak,”ungkapnya.
Sedangkan Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Agus Tantowi saat dihubungi via telepon sore kemarin mengaku tidak tahu menahu permasalahan tersebut. “Saya tidak tahu masalah tersebut,” kata dia singkat. (tyo/ton)