Tukar Guling Tanah Alot

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

TEMANGGUNG—Rencana tukar guling tanah bengkok di Desa Kruwisan, Kecamatan Kledung menjadi persoalan serius di kalangan legislatif. Sebab, meskipun secara adminsitratif telah memenuhi syarat, masyarakat setempat justru menuntut untuk mengulang proses tersebut. Komisi A DPRD setempat langsung mengambil tindakan mediasi.
Munculnya persoalan tarik ulur sendiri setelah warga mengaku tidak dilibatkan dalam musyawarah tukar guling tanah tersebut. Dengan tidak melibatkan warga, mereka menganggap bahwa putusan perangkat desa tidak sah. “Tolong tanyakan dulu pada warga apakah warga setuju atau tidak sebelum komisi A memberikan persetujuan,” tuntut Maryadi, 54, warga setempat.
Tanah bengkok di Desa Kruwisan direncanakan akan ditukar guling dengan tanah milik warga desa setempat. Sejak 1986, salah seorang warga, Hadi Suwarno telah memanfaatkan lahan bengkok seluas 400 meter dan akan menggantinya dengan tanah seluas 1.200 meter. Warga lain yang menggunakan tanah bengkok adalah Anhariyanto dengan luasan 1.700 meter dan akan diganti dengan tanah seluas 3.316 meter.
Kepala Desa Kruwisan, Turnadi, mengatakan sebagai pimpinan desa pihaknya menawarkan proses rencana tersebut dimulai dari awal. Namun, rencana tersebut dinilai akan memperpanjang masa tukar guling. “Saya tawarkan agar dimulai dari awal lagi,” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Temang­gung, Masfufah, saat memediasi persoalan ini mengatakan, pihaknya meminta agar perangkat dan masyarakat melakukan rapat terlebih dahulu sehingga dicapai simpulan. Sejauh ini, persyaratan administratif untuk tukar guling tanah telah lengkap.
“Sesuai dengan Permendagri No. 4 tahun 2007, salah satu syarat tukar guling tanah bengkok adalah minimal luas dan tanah pengganti harus sama dan memiliki produktivitas lebih baik. Kami sudah melihat kondisi lahan pengganti,” terangnya.
Pihaknya mengusulkan apabila tarik ulur antara warga dan perangkat terus berlanjut agar melakukan konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebab, DPRD tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian. “Silakan agar tidak ada ragu-ragu,” tandasnya. (zah/lis)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -