Dokter Diminta Dampingi Desa

357

WONOSOBO—Bupati Wonosobo Kholiq Arif bekerja keras untuk menyukseskan program pemberdayaan desa. Setelah melakukan road show mengisi pelatihan kepada tokoh dan aparat desa, kemarin (4/3) giliran para dokter kepala puskesmas, didorong mendampingi desa dalam menyusun anggaran kesehatan, mendasarkan pada UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.
Kholiq didampingi Kepala Di­nas Kesehatan dr Okie Hapsara Binanda Putra, mengumpulan 24 kepala puskemas di aula RSUD Setjonegoro Wonosobo.
“Para dokter harus paham terkait UU Desa, khususnya terkait pentingnya peran dana yang dialokasikan ke setiap desa, untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat,”kata Kholiq.
Kholiq menjelaskan, terbitnya UU Nomor 16 tentang desa, membawa konsekuensi cukup berat bagi para pemangku kepentingan di desa. Selain kewenangan penuh atas semua program pembangunan, mereka juga diwajibkan untuk mampu mengelola dana alokasi desa (DAD) yang jumlahnya cukup besar, di kisaran Rp 1 miliar.
“Kesimpulan sementara dari hasil road show di 15 kecamat­an, bahwa desa memerlukan pen­dampingan dalam mengelola dana besar tersebut,”katanya.
Demi menghindari terjadinya kesalahan, yang dapat berujung pada munculnya kasus penyelewengan, Kholiq berharap, kelak semua desa mampu menyusun program pembangunan desa yang berbasis hasil musyawarah seluruh elemen masyarakat.
“Selain sasaran pembangunan di sektor fisik seperti infrastruktur desa, fokus alokasi dana bisa mengarah pada pembangunan nonfisik seperti kesehatan, pendidikan, dan eksplorasi potensi desa,” ujarnya.
Khusus di sektor kesehatan, Kholiq mengajak para dokter puskesmas agar turut menyumbangkan pemikiran, dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Desa, bersama camat setempat. Para dokter juga diharapkan agar bersedia melihat RPJM desa yang sudah ada.
“Apakah sudah mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat atau belum. Dengan model penyusunan RPJM yang partisipatif dan melibatkan pihak-pihak terkait,” tuturnya.
Pihaknya yakin dengan men­dekatkan pada perencanaan partisipatif, sasaran pembangunan akan lebih mudah dicapai, serta menghindarkan adanya kesalahan dalam pengelolaan dana.
Kepala Puskesmas Kertek dr Danang Sananto, dalam forum tersebut, menanyakan apakah diperbolehkan, bila anggaran yang sedemikian besar itu dialokasikan untuk membantu membayar iuran premi BPJS bagi warga tak mampu.
Kholiq menjawab, bahwa pengalokasian dana untuk kebutuhan kesehatan masyarakat kurang mampu diperbolehkan, sepanjang hal itu sudah menjadi keputusan musyawarah semua komponen terkait. “Saya mendorong agar masing-masing desa membentuk semacam jaminan kesehatan desa (jamkesdes), demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat,” tandasnya. (ali/lis)