PNS Daerah Minta Remunerasi

333

MAGELANG—Tambahan penghasilan atau remunerasi selama ini hanya dinikmati oleh pegawai negeri sipil (PNS) di pusat saja. Sekda Kota Magelang, Sugiharto berharap bonus itu bisa juga dinikmati PNS di daerah.
Hal itu diungkapkanya saat dirinya membuka sosialisasi reformasi birokrasi di Atria Hotel & Conference Kota Magelang. Hadir juga dari perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
“Mumpung ada perwakilan dari Kementerian PAN dan RB, saya ingin menyampaikan, mohon lebih diperhatikan lagi soal kesejahteraan PNS, terutama yang bertugas di daerah. Sebagai birokrat, justru kita ini yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Harapan saya tentunya kebijakan remunerasi bisa juga berlaku untuk pegawai seperti kita-kita ini,” tuturnya.
Meski demikian, sekda mene­kan­kan supaya seluruh pegawai di lingkungan kerjanya menjadi pelayan masyarakat yang baik. Apalagi sejak digaungkannya reformasi birokrasi, PNS yang sekarang menjadi aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk meningkatkan kinerjanya sebagai abdi negara dan masyarakat. ”Kita adalah pelayan masyarakat maka jangan lamban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan imej lamban itu harus mampu kita hapus dengan memberikan layanan terbaik,” tegasnya.
Lebih lanjut, katanya, kedisiplinan PNS wajib menjadi bagian dari budaya kerja. Menurutnya pola kerja disiplin harus dicontohkan mulai dari atasan atau pejabat yang bersangkutan, jangan sampai kita yang seharusnya menjadi panutan bagi bawahan kita justru menunjukan hal yang tidak pantas untuk ditiru.
”Kita harus wujudkan tata birokrasi yang baik. Jangan sampai kita dicap sebagai birokrat yang jarkoni, tidak kompeten, tidak profesional dan tidak disiplin. Hindari trademark seperti itu,” pintanya.
Perwakilan KemenPAN-RB Endang Purwaningsih menerangkan, dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang baik, bisa mengurangi atau menghilangkan penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan sehingga bisa meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
”Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah,” terangnya. (vie/lis)