SK Dilanggar, Warga Blokir Jalan

379

Halau Truk Pasir

MUNGKID—Surat kiputusan bupati tentang larangan truk galian C melintas di sejumlah jalan tak diikuti penertiban oleh Satpol PP. Warga pun akhirnya kembali turun ke jalan menghalau truk pasir, kemarin. Warga menutup jalan Talun-Muntilan Kabupaten Magelang. Mereka mengatasnamakan Forum Rembug (FR) Merapi.
Dengan melintangkan puluhan angkudes di tengah jalan, mereka menuntut penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Magelang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perbup Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rute dan Tonase Angkutan Bahan Galian C akibat Letusan Gunung Merapi di kawasan ini.
”SK bupati yang terbit selama revisi perbup juga tidak dilaksanakan dengan baik,” kata Sekjen FR Merapi, Agus MS, kemarin.
”Karena itu, kami kembali melakukan aksi ini. Kami berharap, aparat Pemkab Magelang segera melakukan tindakan tegas dengan melaksanakan SK tersebut,” katanya.
Menurut Agus, surat Bu­pati Magelang Nomor 180/364/03/ 2014 tentang rute dan tonase angkutan bahan galian C akibat letusan Gunung Merapi di kawasan Merapi itu tidak diimplementasikan. Banyak jalan yang dilarang masih dilalui truk galian C dengan muatan berlebih.
”Dalam surat bupati itu jelas sekali, jika angkutan galian C ditutup untuk sementara waktu hingga ada aturan yang lebih jelas dikeluarkan. Untuk saat ini, angkutan hanya diperbolehkan untuk kendaraan kecil dengan daya angkutan (tonase) antara 1 hingga 2,2 ton. Kenyataan saat ini, masih banyak truk yang mengangkut galian C lebih dari 2,2 ton lewat. Terlepas dari itu semua, kami juga masih menunggu realisasi janji Bupati Magelang untuk memperbaiki Jalan Talun-Muntilan yang merupakan juga jalur evakuasi ini,” tegasnya.
Sementara Camat Dukun, Siti Zumaroh mengakui, tindakan tegas memang belum maksimal. Pasalnya, saat ini masih dalam taraf sosialisasi ke masyarakat. ”Sebenarnya, kami bersama aparat terkait sudah melakukan tindakan tegas. Hanya saja memang terlihat belum optimal, karena masih dalam taraf sosialisasi,” katanya.
Kapolres Magelang, AKBP Murbani Budi Pitono menga­takan pemerintahan Dukun saat ini baru melakukan sosialisasi. Baik itu, masalah penutupan jalan terhadap armada galian C, tonase, dan jam penambangan.
”Kami menghargai aspirasi masyarakat pengguna jalan. Namun jangan sampai ada saling memaksakan kehendak. Ini masa tenang mari bersama-sama menjaga kondisi agar pemilu berjalan lancar,” imbuhnya.
Menurutnya, penegakan peraturan daerah menjadi wewenang Satpol PP. Adapun polisi hanya melakukan pendamping­an. Karena itu, dia mendorong agar semua pihak mulai masyarakat pengguna jalan, penambang dan pemkab duduk bersama untuk membahas penataan penambangan kedepannya. (vie/lis)