Dihalangi Nyoblos, Geruduk KPU

316

MAGELANG—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Magelang digeruduk sejumlah orang, kemarin (9/4) sore. Warga mempertanyakan peraturan KPU setempat yang melarang mereka menggunakan hak suaranya di pemilu.
“Saat kami mau memilih, kami tidak diperbolehkan oleh petugas. Setahu kami, KPU pusat sudah menegaskan bagi yang berpindah domisili memperbolehkan membawa KTP untuk memilih hak suara. Saat kami tunjukkan KTP luar daerah ternyata tidak boleh,” kata Agus Setyawan, 29, salah satu warga, kemarin.
Pagi harinya, dia mengaku ditolak petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS) Kedungsari, Magelang Utara. Dia membawa KTP asal Jakarta. Agus mengaku dia merupakan pendatang yang tinggal di Perumahan Ngepak Wetan, Desa Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan. Dengan berbekal informasi KTP bisa digunakan untuk memilih di luar daerah, dia lalu ingin menggunakannya. Setahu dia, sudah pernah ada imbauan dari KPU pusat bahwa WNI yang berada di luar daerah boleh memilih suara di TPS terdekat
Agus mengatakan, menurut petugas KPPS, dia tidak dapat memberikan hak suara tanpa membawa A5, sebagai syarat utamanya. Dia sempat menyebut penolakan dari KPU, menghalangi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya.
”Kami ini kan dari luar daerah yang jauh, tidak mungkin bisa mengurus A5 ke daerah asal. Padahal, kami juga berhak memilih hak suara. Katanya gak boleh golput,” imbuhnya.
Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto Amron, mengaku pihaknya tidak berusaha untuk menghalang-halangi setiap warga untuk menggunakan hak pilih saat pileg. Pihaknya juga sudah menjalankan aturan sesuai prosedur memberikan hak pilih setiap warga.
Menurutnya, seorang warga bisa mencoblos apabila memiliki identitas sesuai dengan domisilinya. Sedangkan apabila warga yang bersangkutan mengajukan pindah tempat pencoblosan, terlebih dahulu harus menyertakan A5 atau formulir persetujuan tempat pemungutan suara (TPS) daerah asal.
”Tanpa A5 ini siapapun tidak diperbolehkan memilih jika tidak sesuai dengan domisili KTP,” katanya.
Kebijakan melarang warga yang hanya menyertakan KTP, ujar Basmar sesuai dengan PKPU No 26 Tahun 2013 yang diubah PKPU No 5 Tahun 2014 tentang pemungutan dan penghitungan suara.
”Di situ jelas dalam pasal 1 dan pasal 8 bahwa H-10 harus ada pemberitahuan atau surat dari daerah asal. Nah, mereka tidak membawa A5 seperti pada aturan tersebut,” urainya.
Divisi Sosialisasi KPU, Singgih Arjanto menambahkan, sebenarnya KTP bisa untuk memberikan hak suara. Namun, hal itu berlaku khusus bagi warga yang belum terdaftar di TPS manapun.
Sementara itu, di Kabupaten Magelang, KPPS TPS 13 Dusun Grogolan, Desa dan Kecamatan Dukun menombok anggaran pembuatan TPS. Dari anggaran yang disediakan KPU sebesar Rp 700 ribu, warga mengeluarkan uang sampai Rp 2 juta.
Ketua KPPS Dimas Purbo mengatakan anggaran sebesar itu digunakan untuk operasional panitia, biaya sewa baju Jawa, sewa tratag, konsumsi dan lainnya. ”Kami merasa pemilu ini ibarat tradisi ngunduh mantu jadi kami rela nombok. Kampung kami juga bebas money politics,” ujar Purbo di sela-sela pemungutan suara.
Pihaknya mengangkat tema ’Desa Dukun Ngunduh Mantu’. Disebutkan warga Merapi memaknai pesta demokrasi sebagai meminang caleg yang akan duduk di kursi dewan. Lewat cara ini diharapkan terpilih caleg yang bersih dan benar-benar berjuang untuk rakyat.
Untuk itu, para caleg tersebut diingatkan akan adanya kearifan lokal masyarakat lereng gunung Merapi. ”Caleg harus mengenal budaya kami sehingga sewaktu duduk di dewan mereka tidak melupakan adat dan tradisi warga Merapi,” jelas dia. (vie/lis)