Publik Berhak Tahu

315

WONOSOBO—Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap manusia. Dan keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
“Dalam aspek filosofi sosiologis bahwa KIP merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan masyarakat,” kata pemerhati Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Muslim, Muhammad HS dalam acara sosialisasi Pelayanan Informasi Publik yang dihadiri Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu, serta unsur Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se-Kabupaten Wonosobo, kemarin.
Sedangkan aspek yuridisnya, Muhammad memandang, dengan KIP tersebut, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi, selain informasi yang dikecualikan. Hal itu, tertuang dalam pasal 2, ayat 1 dan 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP.
“Dalam Pasal 3 Huruf b dan c UU yang sama, menjelaskan bahwa masyarakat harus didorong untuk lebih partisipatif dan meningkatkan perannya dalam proses pengambilan kebijakan publik,” katanya.
Dikatakan dia, masyarakat tak perlu lagi sungkan untuk turut berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Karena UU KIP bertujuan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, beserta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Sekda Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo saat membuka forum tersebut menyatakan bahwa momentum sosialisasi tersebut dimanfaatkan oleh segenap PPID dan unsur KIM representasi publik Kabupaten Wonosobo untuk menyamakan persepsi dan menyelaraskan pemahaman terhadap pelaksanaan KIP yang sesuai dengan UU. “Kesamaan persepsi tersebut, merupakan hal penting dan mendasar, agar kelak tidak sampai terjadi sengketa informasi dalam implementasi pelayanan kepada publik,” katanya.
Terkait upaya membangun kesadaran masyarakat akan adanya keterbukaan informasi publik, Eko juga menyebutkan bahwa masyarakat harus memahami posisinya. Di era KIP, masyarakat tak hanya menjadi objek pembangunan, melainkan dapat pula berperan sebagai pelaku pembangunan. “Karena mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama terkait pelayanan informasi,” katanya. (ali/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.