Ancam Copot Kepala Dinas

328

BATANG-Banyaknya pekerjaan menumpuk di akhir tahun, menyebabkan Bupati Batang, Yoyok Rio Sudibyo, mengeluarkan ancaman mencopot kepala dinas dan pejabat lainnya. Terutama, yang tidak mampu bekerja secara benar, sehingga tidak berdampak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga Batang.
“Seharusnya kalau sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), maka harus menyusun rencana kerja. Dengan begitu, waktu 11 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan 1 bulan di akhir tahun untuk evaluasi kerja,” kata Yoyok saat menegur pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Pemkab Batang, dengan nada emosi, Senin (5/5) siang kemarin.
Yoyok juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya menjadi bupati adalah seorang anggota TNI yang sudah terbiasa bekerja sistemmatis. Sedangkan protap atau prosedur tetap, harus dijalankan dalam melaksanakan tugas. Sehingga, dalam melaksanakan pekerjaan harus sudah memiliki rencana kerja, yang tersusun dan terukur dan diterapkan pada SOP.
“Walau dirasa terlambat, dalam penerapan SOP, tidak masalah. Yang terpenting dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja. Jangan bekerja hanya menghabiskan waktu, tanpa rencana kerja,” ujar Yoyok.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang, Retno Dwi Riyanto, menandaskan bahwa jika SOP diterapkan, memberikan manfaat lebih. Karena itu, standarisasi yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
Bahkan, imbuhnya, dengan SOP mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. ”Kami akan evaluasi terus, kinerja aparatur negara tersebut. Agar pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur, terukur secara kinerja.” jelas Retno.
Sementara itu, LSM Terang, Kabupaten Batang, yang konsen mengawasi pelayanan publik, Hermato, menegaskan bahwa SOP yang diterapkan bupati pada aparatur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tidak akan berjalan baik, jika mindset aparatur tidak diubah menjadi pelayan masyarakat. ”Selama ini, pejabat yang harus dilayani oleh masyarakat. Sehingga banyak permasalahan di lapangan, pejabat tidak menguasai. Bahkan ketika membuat progran kerja pun, SKPD banyak yang tidak sesuai dengan harapan,” tegas Hermanto. (thd/ida)