Ancam Copot Kepala Dinas

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

BATANG-Banyaknya pekerjaan menumpuk di akhir tahun, menyebabkan Bupati Batang, Yoyok Rio Sudibyo, mengeluarkan ancaman mencopot kepala dinas dan pejabat lainnya. Terutama, yang tidak mampu bekerja secara benar, sehingga tidak berdampak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga Batang.
“Seharusnya kalau sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP), maka harus menyusun rencana kerja. Dengan begitu, waktu 11 bulan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan 1 bulan di akhir tahun untuk evaluasi kerja,” kata Yoyok saat menegur pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Pemkab Batang, dengan nada emosi, Senin (5/5) siang kemarin.
Yoyok juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya menjadi bupati adalah seorang anggota TNI yang sudah terbiasa bekerja sistemmatis. Sedangkan protap atau prosedur tetap, harus dijalankan dalam melaksanakan tugas. Sehingga, dalam melaksanakan pekerjaan harus sudah memiliki rencana kerja, yang tersusun dan terukur dan diterapkan pada SOP.
“Walau dirasa terlambat, dalam penerapan SOP, tidak masalah. Yang terpenting dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja. Jangan bekerja hanya menghabiskan waktu, tanpa rencana kerja,” ujar Yoyok.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Batang, Retno Dwi Riyanto, menandaskan bahwa jika SOP diterapkan, memberikan manfaat lebih. Karena itu, standarisasi yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
Bahkan, imbuhnya, dengan SOP mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas. ”Kami akan evaluasi terus, kinerja aparatur negara tersebut. Agar pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur, terukur secara kinerja.” jelas Retno.
Sementara itu, LSM Terang, Kabupaten Batang, yang konsen mengawasi pelayanan publik, Hermato, menegaskan bahwa SOP yang diterapkan bupati pada aparatur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tidak akan berjalan baik, jika mindset aparatur tidak diubah menjadi pelayan masyarakat. ”Selama ini, pejabat yang harus dilayani oleh masyarakat. Sehingga banyak permasalahan di lapangan, pejabat tidak menguasai. Bahkan ketika membuat progran kerja pun, SKPD banyak yang tidak sesuai dengan harapan,” tegas Hermanto. (thd/ida)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -