Caleg DPRD Jateng Habiskan Rp 4 Miliar

285

GEDUNG BERLIAN – Praktik politik uang yang marak pada pemilu legislatif (pileg) 2014 membuat prihatin banyak pihak. Termasuk di antaranya anggota dewan yang kembali berlaga dalam pemilu ini.
Wakil Ketua DPRD Jateng Bambang Sadono mengatakan kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan saja. Harus ada sebuah upaya keras untuk melakukan perubahan agar ke depan pemilu bisa lebih baik. Politisi Partai Golkar yang pada pileg 2014 ini terpilih sebagai anggota DPD RI dari Jateng ini mengaku tidak tahu pasti penyebab tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilu. Ketika ditanya apakah ada korelasi dengan adanya praktik politik uang, Bambang menyatakan, kemungkinan itu sangat besar.
”Praktik money politics, utamanya untuk caleg DPR/DPRD memang sangat tinggi. Sebetulnya politik uang tidak akan marak jika semua caleg punya komitmen yang sama untuk tidak melakukannya,” paparnya.
Namun sepertinya, ada caleg yang khawatir, kalau tidak melakukan, nanti caleg lain ada melakukan. Untuk mendapatkan suara akhirnya memilih melakukan politik uang. Dikatakan Bambang, untuk DPD RI, praktik politik uang relatif lebih kecil. Sebab, butuh banyak uang bagi DPD untuk melakukan politik uang. ”Bayangkan, calon DPD harus mendapatkan suara satu juta. Lantas berapa miliar uang yang harus disiapkan,” imbuhnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Masruhan Samsurie juga mengatakan, pemilu 2014 ini memang benar-benar berlangsung tidak baik, tidak baik bagi caleg, masyarakat dan juga penyelenggaran pemilu. Banyak praktik politik uang namun semuanya berjalan biasa semua dan tidak ada yang menindak. ”Keberhasilan seseorang menjadi pemenang, lebih banyak ditentukan karena faktor uang. Pemilu ini pemilu transaksional. Sudah tidak ada pendidikan demokrasi dari pemilu ini,” katanya.
Menurut dia, tidak sedikit caleg yang lebih memilih melakukan politik transaksional untuk mendapatkan suara, yaitu dengan membagikan amplop pada malam coblosan atau sebelum coblosan pada masyarakat. ”Ini tidak wajar. Caleg DPRD Jateng sampai mengeluarkan Rp 1 miliar lebih. Bahkan ada yang Rp 4 miliar. Padahal gaji yang didapat tidak sebanyak itu,” katanya. (ric/ton/ce1)