Tidak Ada Cek Lokasi

323

Kredit Fiktif Bank Jateng

MANYARAN – Persidangan dugaan korupsi kredit fiktif Bank Jateng Cabang Semarang tahun 2012 dengan terdakwa mantan analis kredit Bank Jateng Narto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin (5/5). Sidang perkara atas pengajuan kredit dari empat perusahaan yang diajukan Yanuelva Etliana (buron terpidana kasus Bank Jateng) itu beragendakan pemeriksaan saksi-saksi.
Saksi yang dihadirkan di antaranya adalah Indra Budi (Ketua Seksi Legal dan Administrasi Bank Jateng), Yohana Kristina (analis Bank Jateng Cabang Jakarta), Endang Sapto (Kasubag Keuangan BPPT), Slamet Widodo (ahli dari BI Cabang Semarang), Dedi Suwardi (ahli dari BPKP), dan dua orang saksi dari Badan Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Dalam kesaksiannya, Indra Budi menyatakan mencairkan dana kredit setelah ada persetujuan pimpinan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen. ”Waktu itu saya belum tahu. Ternyata appraisal (perkiraan) aspek manajemen dan jaminan tidak dilakukan secara check on the spot (cek lokasi),” ungkapnya di hadapan majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butar-Butar.
Indra tidak menyangkal bahwa dirinya terlibat pada tahap pencairan. Menurutnya, jika semua syarat pengajuan telah lengkap melalui proses analisis, maka dana kredit dapat langsung dicairkan. Adapun prosedur pengajuan kredit diawali dari pengajuan dokumen, analisis, yang disetujui pimpinan lalu masuk ke unitnya. ”Karena sudah dilengkapi dan disetujui pimpinan maka dana kami cairkan. Saya tidak tahu ternyata dokumen pengajuan kredit dipalsukan,” imbuhnya.   
Saksi lain, Yohana Kristina menjelaskan bahwa seorang analis kredit harus turun ke lapangan untuk melakukan check on the spot. Dalam pengecekan tersebut harus dilampirkan berita acara termasuk juga pengecekan profil usaha apa yang akan dijalankan. ”Memang sebelum adanya kasus ini, pengawasannya masih lemah. Karena masih mengikuti standar produktif biasa. Namun sekarang sudah diperketat,” ungkapnya.  
Sementara itu, Slamet Widodo, ahli dari Bank Indonesia menjelaskan tugas dari analis adalah memastikan proyek itu ada dan agunan harus benar. Pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap proses tersebut. Pengawasan itu dilakukan secara rutin tiap satu tahun sekali. ”Namun ketika ada hal khusus seperti ini (kredit fiktif), pengawasan bisa ditambah,” ungkapnya.  
Disinggung ketika diketahui adanya kredit fiktif, Slamet menyatakan bahwa pihaknya dapat memerintahkan kepada bank yang bersangkutan untuk membentuk dana cadangan. Dana tersebut diambil dari biaya beban yang digunakan. ”Meskipun belum jatuh tempo,” imbuhnya.
Seperti diketahui, kasus ini merupakan perkara kedua yang dijalani terdakwa. Sebelumnya Narto juga didakwa meloloskan kredit fiktif yang diajukan Yanuelva Eltina. Tetapi perusahaan yang dipakai untuk pengajuan kredit itu berbeda dengan perkara sebelumnya. Kali ini ada empat perusahaan. Jaminannya juga berbeda. Sebelumnya pada Juli 2012 lalu, dia dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Semarang.
Dalam perkara tersebut, Narto dinilai tidak melakukan analisis kredit dengan benar. Yakni tidak melakukan check on the spot atas dokumen jaminan dan lokasi jaminan. Akibatnya, 12 permohonan kredit senilai Rp 4,7 miliar itu cair dan diterima pemohon kredit (Yanuelva) melalui beberapa perusahaan pinjaman.(fai/ton/ce1)