Korupsi Proyek Jalan, Divonis 3 Tahun

338

MANYARAN – Kepala Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral (DBM-PESDM) Kabupaten Jepara (nonaktif), Edi Sutoyo akhirnya divonis pidana penjara selama 3 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Edy dinyatakan bersalah karena melakukan korupsi dalam pemeliharaan jalan di Jepara pada 2009-2010 senilai Rp 2,4 miliar.
”Mengadili, menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider,” ucap Hakim Ketua Suyadi saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (6/5). 
Edy diyatakan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain pidana badan, terdakwa juga dibebani membayar denda sebesar Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.  
Hakim menilai, seluruh unsur yang termuat dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Yaitu unsur tiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan negara. ”Terdakwa telah menyalahgunakan anggaran sewaktu menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau kepala program dalam proyek tersebut,” ungkap Suyadi.
Suyadi membeberkan, terdakwa dengan kekuasaannya telah menunjuk langsung rekanan penyedia jasa tanpa melalui proses lelang. Rekanan hanya diminta tanda tangan, seakan-akan telah melalui proses lelang. Meski demikian, rekanan justru mendapat pembayaran melalui rekening perusahaan. Uang itu kemudian diserahkan kepada terdakwa. ”Soal terdakwa menyangkal, fakta persidangan berkata demikian,” imbuhnya. 
Dalam pertimbangannya, hakim mengacu kepada hal-hal yang memberatkan. Yaitu, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan extra ordinary yang harus dihilangkan. Selain itu, akibat perbuatan terdakwa merugikan pemerintah Kabupaten Jepara. ”Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan, mempunyai tanggungan anak dan istri serta telah lama mengabdikan diri untuk negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara,” ungkapnya.  
Menanggapi putusan majelis hakim, terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Putusan tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa pidana penjara 3 tahun 6 bulan serta denda Rp 500 juta.  
Seperti diketahui, proyek pemeliharaan jalan yang ditangani terdakwa di Jepara tersebar di berbagai kecamatan. Total paket pengerjaan pada tahun 2009 sebanyak 56 paket kerjaan, sementara 16 paket tidak dikerjakan. Adapun pada tahun 2010, ada 29 paket pekerjaan yang tidak dikerjakan. Meski tak dikerjakan, uang pembayaran tetap dibayarkan sehingga Pemkab Jepara merugi miliaran rupiah. Rinciannya, tahun 2009 merugi Rp 1,067 miliar, tahun 2010 Rp 1,655 miliar. Total Rp 2,426 miliar.(fai/ton/ce1)