Tagihan BPJS Rp 7 M

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SALATIGA—Penagihan klaim RSUD Kota Salatiga ke Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) mengalami ketersendatan. Pasalnya, tagihan pelayanan RSUD ke BPJS yang belum terbayarkan mencapai Rp 7 miliar.
“Program BPJS harus dievaluasi karena bisa membuat bangkrut RSUD. Salah satunya adalah basis sistem yang berbeda antara RSUD dengan BPJS,” terang Badan Pengawas RSUD Sri Mulyono Selasa (6/5).
Dengan kondisi tersebut, tagihan atau klaim yang diajukan oleh RSUD tidak bisa segera terbayarkan karena harus melalui tahap validasi yang membutuhkan waktu cukup lama. Paling tidak 2–3 bulan setelah pengajuan klaim ke BPJS.
Lebih jauh pria yang dikenal sebagai pengusaha ini menuturkan, beberapa permasalahan yang menjadikan klaim melonjak adalah perbedaan persepsi di masyarakat. Banyak yang menilai jika sudah ditanggung asuransi maka bisa mendapatkan semua jenis pelayanan. “Misalnya ada yang sakit flu, tetapi minta dilakukan tes jantung, paru dan lain sebagainya yang di luar jangkauan BPJS. Otomatis ini bisa membuat tagihan layanan menjadi meningkat,” ujar Mulyono. Hal itu membuat RSUD kelebihan beban keuangan. Belum lagi adanya disposisi dari oknum pejabat terhadap pasien tertentu agar mendapatkan pelayanan medis gratis.
Direktur RSUD Agus Sunaryo saat dikonfirmasi membantah masalah tersebut. Ia menyatakan jika kondisi keuangan rumah sakit saat ini baik–baik saja dan tidak ada permasalahan apapun. “Kondisi keuangan saat ini baik saja dan tidak ada masalah apapun,” terang Agus melalui Kabag Humas Pemkot, Adi Setiarso.
Sementara itu, kalangan dewan meminta kepada RSUD bertindak profesional dan tanpa mengabaikan fungsi pelayanan sosial kepada masyarakat. Hal itu perlu dilakukan untuk tetap menjaga RSUD berjalan tanpa masalah. “Semua harus seimbang. Jangan sampai klaim membuat bangkrut RSUD,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kota Salatiga Septa Maya Hidayati. (sas/ton)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -