Dikaji, Cabang KPK di Daerah

266

TEMBALANG – Wacana pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah terus bergulir. Bahkan KPK mulai mendiskusikan wacana yang diharapkan bisa memaksimalkan usaha pemberantasan korupsi.
“Saat ini masih dalam diskusi internal terkait pembentukan KPK di daerah, sifatnya kami hanya membantu. Namun ada yang pro dan kontra,” papar Penasihat KPK Suwarsono dalam diskusi “Penguatan Governance dan Kelembagaan dalam Meningkatkan Daya Saing Bangsa” di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip), Rabu (7/5).
Suwarsono mengakui kinerja KPK saat ini belum maksimal. Sehingga muncul wacana agar KPK membentuk kantor cabang di daerah. Tapi wacana ini belum mengerucut, ada pihak yang setuju tapi ada pula yang menolak.
“Yang tidak setuju mungkin beranggapan jika tugas kepolisan dan kejaksaan telah bisa memberantas korupsi. Namun yang setuju bilang kalau KPK harus ada di daerah lantaran kalau di Jakarta kinerjanya kurang efektif. Pada dasarnya kami tetap berusaha bekerja maksimal, bahkan kami telah menambah 200 pegawai baru di tahun lalu. Namun saya rasa kinerja kami masih juga belum maksimal,” jelasnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof Armida Salsiah Alisjahbana memaparkan, guna mewujudkan kerangka pembangunan berkelanjutan di Indonesia, maka dibutuhkan empat pilar. Yakni pilar pilar sosial (people), ekonomi (profit), lingkungan (planet) dan tata kelola (governance). “Dengan regulasi, kelembagaan dan pemberantasan korupsi yang kuat maka negara dapat menjalankan tata kelola (governance) yang baik yang mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya. (den/ton)