Kinerja Aparat Penegak Hukum Dipertanyakan

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

SALATIGA—Banyak kasus dugaan korupsi di Kota Salatiga yang hingga kini  belum tuntas sehingga mengundang keprihatinan masyarakat. Mereka menilai banyak  kasus dugaan korupsi yang masih menggantung atau jalan di tempat.
Salah satunya diungkapkan tokoh masyarakat Salatiga PY Parito. “Tentunya ini menjadi keprihatinan kita semua, banyak  kasus dugaan korupsi di pihak berwenang yang masih menggantung,” ujar mantan ketua DPK PKPI Salatiga ini, Rabu (7/5).
Menurut  pria yang dikenal kritis ini, masyarakat banyak yang bertanya-tanya tentang kinerja aparat penegak hukum di Salatiga dalam menangani kasus dugaan korupsi. “Jika  masyarakat bertanya tentang kasus korupsi, pihak berwenang selalu berdalih masih  pendalaman, masih kumpulkan saksi-saksi, atau apalah hingga penanganannya berlarut-larut,” imbuhnya.
Ia kemudian mencontohkan kasus  dugaan korupsi lampu penerangan jalan umum (LPJU) senilai Rp 10 miliar yang sudah berjalan dua tahun lebih. Pihak  kejaksaan hingga kini belum juga menetapkan tersangkanya. “Janganlah berlarut–larut,” tandasnya.
Namun hal yang  bertolak belakang  justru terjadi dalam kasus dugaan korupsi jalan lingkar Cebongan-Argomulyo. Dalam kasus ini empat orang tersangka, yaitu seorang rekanan dan tiga orang PNS sudah divonis penjara. Paket proyek ini tidak berdiri sendiri, karena masih ada beberapa paket  yang tidak tersentuh sama sekali, padahal Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kejanggalan.
“Kalau memang tidak cukup bukti, kan bisa diterbitkan surat penghentian penyidikan (SP3), jadi statusnya jelas. Masyarakat tidak bertanya-tanya ada apa dengan kasus ini. Demikian pula dengan para saksi. Jika tidak jelas dan terus-terusan dipanggil ini  membuat mental para saksi jatuh dan merugikan nama baiknya. Masyarakat butuh kepastian hukum,” imbuhnya.
Parito juga menggarisbawahi bahwa  para penegak hukum baik kejaksaan dan kepolisian  tidak boleh tebang pilih dalam menangani sebuah kasus, karena semua warga negera kedudukannya sama di muka hukum. (sas/ton)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -