Ganjar Enggan Bawa ke Ranah Pidana

352

SEMARANG –  Kasus praktik pengutan liar (pungli) di jembatan timbang sebetulnya bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Namun Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak akan mengambil langkah ini setelah menemukan praktik pungli di jembatan timbang Subah Kabupaten Batang pada 27 April lalu.
“Bisa saja (pungutan liar di jembatan timbang dibawa ke ranah hukum) tapi kami memberikan (sanksi) disiplin sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dulu,” katanya dis ela-sela meninjau upaya penanganan rob di Jalan Ronggowarsito Semarang, Kamis (8/5).

Ganjar mengatakan, saat ini setidaknya sudah ada empat orang yang mendapatkan sanksi. “Ada empat orang yang sudah diberi sanksi,” katanya tanpa merinci empat orang itu.
Dia mengatakan, persoalan jembatan timbang ini adalah persoalan besar. Karenanya, Ganjar akan membawa permasalahan pungli di jembatan timbang ini menjadi isu nasional.
”Saya akan berbicara dengan presiden karena menurut saya, jembatan timbang  ini sistemik dan saya tidak bisa hanya menghukum saja, tapi juga mencarikan solusinya,” katanya.
Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jateng Urip Sihabudin mengungkapkan, keempat orang yang mendapat sanksi yang dimaksud gubernur adalah dua petugas di jembatan timbang,  Kepala Seksi Pengawas dan Operasional serta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) jembatan timbang Subah, Batang.
“Namun untuk sanksi belum diputus. Karena masih menunggu sidang yang dilaksanakan BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Setelah ada sidang itu, SK-nya baru diteken gubernur,” kata Urip di sela-sela tinjauan lalu lintas di kawasan Jatingaleh.
Dia belum bisa memastikan kapan sidang digelar, karena yang mengagendakan adalah BKD. “Sidangnya sih hanya sekali saja. Kalau bisa dilakukan besok, ya besok selesai,” terangnya. (saf/jpnn/ton)