Jaksa KPK Resmi Ajukan Banding

323

Kasus Suap Hakim Tipikor
 
MANYARAN – Memori banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara dugaan suap majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dengan terdakwa Asmadinata dan Pragsono telah masuk pengadilan, Kamis (8/5). Salah satu JPU dari KPK Ronald Worotika, saat ditemui di Pengadilan Tipikor Semarang mengungkapkan, memori banding tersebut diajukan lantaran putusan majelis hakim yang menangani perkara ini jauh dari tuntutan. Majelis hakim memvonis kedua terdakwa dengan pidana 5 tahun, padahal sebelumnya pihak jaksa menuntut 11 tahun.
“Memori banding atas perkara Asmadinata telah disampaikan kepada pengadilan hari ini (kemarin, red). Sementara memori banding atas perkara Pragsono telah disampaikan beberapa hari sebelumnya,” ungkapnya.
Disinggung mengenai hal pertimbangan dalam memori bandingnya, Ronald enggan membeberkan. Meskipun pertimbangannya telah sesuai dengan tuntutan jaksa, namun putusan dirasa masih ringan.
Menurutnya, dalam kasus ini baik Pragsono dan Asmadinata ikut terlibat. Mereka mengetahui adanya upaya suap agar mempengaruhi putusan hakim. “Peran Pragsono dan Asmadinata hampir sama. Bedanya Pragsono menjadi ketua (hakim ketua), sementara Asma hakim anggota,” imbuhnya.
Hal yang sama juga dinyatakan penasihat hukum kedua terdakwa, Susilowati. Menurutnya pihaknya mengajukan banding lantaran dari pihak jaksa terlebih dahulu mengajukan banding. “Banding diajukan karena alasan keadilan. Untuk memori banding sedang kami siapkan, sekaligus kontra memori bandingnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi.
Seperti diketahui, Pragsono maupun Asmadinata dinilai majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar ketentuan pasal 12 huruf C UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Keduanya dinilai bersalah terlibat upaya suap dalam penanganan perkara korupsi mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, M Yaeni. Selain keduanya, juga terlibat mantan hakim Heru Kisbandono dan Kartini Juliana Magdalena Marpaung. Kartini telah lebih dulu divonis bersalah dan dihukum pidana 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta, subsider 5 bulan kurungan. Sedangkan Heru Kisbandono divonis bersalah dan divonis pidana 8 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan.(fai/ton)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.