LSM Tuntut Kasus Honorer K2 Diusut Tuntas

311

DEMAK-LSM Forum Komunikasi Rakyat dan Masyarakat Demak (FKRMD), kemarin, menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Demak di Jalan Sultan Hadiwijaya. Mereka mendesak BKD agar lebih transparan dan mengusut tuntas kasus dugaan pemalsuan data honorer K2 sebagaimana yang pernah dilaporkan Komisi Ombudsman Jateng beberapa waktu lalu.
Ketua FKRMD, Rifai menegaskan bahwa pihaknya meminta BKD untuk memverifikasi ulang seluruh data calon PNS yang masuk kategori K2 tersebut. Seperti diketahui, 559 tenaga honorer lolos verifikasi. Namun, dari jumlah itu, ada sekitar 50 yang diduga bermasalah. Bahkan, FKRMD mengklaim telah menemukan honorer bermasalah sekitar 200 orang dan 75 di antaranya by name. Rata-rata mereka adalah guru.
Menurutnya, ada yang berwiyata pada 2007 namun ditulis 2004. Rifai juga mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya ada dugaan jualbeli kursi honorer antara Rp 65 juta hingga Rp 80 juta dengan uang muka Rp 15 juta. “Kami menduga ada jual beli atau transaksional soal honorer ini. Karena itu, BKD harus transparan,” katanya.
Menanggapi tudingan itu, Plt Kepala BKD Demak, Agus Hartono menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan dengan transparan. Selain itu, membantah dugaan jual beli terkait honorer K2 tersebut.
“Pada prinsipnya kami sudah transparan. Data itu sudah ada sejak 2005. Semua dikirimkan ke Jakarta dengan pengawalan polisi. BKD juga tidak bisa berbuat apa-apa terkait kelulusan K2. Ada yang bilang BKD panen? Mana bisa KKN. Tidak ada jual beli dan tidak ada rekayasa. Semua transparan. Kami senang bila teman-teman LSM membantu kami menyelesaikan masalah ini sebelum SK terbit,” katanya.
Menurut Agus, sebelum pemberkasan dilakukan, semua SKPD terkait sudah dikumpulkan agar berhati-hati. Sebab, terkait honorer K2 ini banyak yang mengawasi, termasuk LSM dan teman para honorer sendiri. “Kami juga baru tahu ada data yang tidak sesuai dengan semestinya dari laporan-laporan yang masuk. Teman-teman honorer saling melapor,” ujarnya.
Agus Hartono menambahkan, dari berkas yang ada, hanya ada sekitar 37 yang ditemukan tidak sesuai sebenarnya. “Sekali lagi, semua sudah transparan. Kalau dinilai masih belum, kami persilahkan untuk meneliti data secara bersama-sama. Kalau nanti ditemukan ada staf saya yang terlibat, kami siap memberikan sanksi,” ujarnya. (hib/ida)