Objek Wisata Kampoeng Rawa Disegel

268

Belum Berizin

AMBARAWA- Satpol PP Kabupaten Semarang akhirnya mau bertindak tegas setelah diminta Panitia Khusus (Pansus) Perizinan, DPRD Kabupaten Semarang untuk menyegel sejumlah tempat usaha tak berizin. Kamis (8/5) siang usai pembahasan Perizinan, Satpol PP memasang spanduk peringatan di sejumlah tempat. Salah satunya objek wisata Kampoeng Rawa yang berada di pinggiran Rawa Pening Ambarawa dan sejumlah toko serta bangunan tak berizin di sepanjang Jalan Lingkar Ambarawa dan di Ungaran serta Bawen.
Ketua Pansus Perizinan Kusulistiyono mengatakan, pansus membahas perijinan yang di dalamnya juga membahas tentang izin gangguan (HO). Tentunya pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perizinan tersebut diharapkan dapat diaplikasikan secara maksimal.
“Selama ini kami lihat banyak bangunan baik toko maupun tempat usaha tidak berizin dibiarkan saja. Seperti Kampoeng Rawa, Toko Sejati dan masih banyak lainnya. Jangan sampai setelah perda dibuat dengan menghabiskan tenaga, biaya dan pikiran, tapi tidak diterapkan,” tutur Kusulistyono di sela-sela memantau Satpol PP dalam menegakkan Perda.
Kusulistyono tidak ingin raperda yang digodok dan bila nanti menjadi peraturan daerah untuk diundangkan, malah tidak dilaksanakan. Sebab Kusulistyono menduga Satpol PP tidak tegas karena selama ini dinilai seakan-akan tidak mampu menegakkan Perda.
Saat akan memasang papan peringatan bangunan tak berizin, pihak manajemen Kampoeng Rawa, Agus Sumarno sempat meminta penjelasan kegiatan yang dilakukan petugas Satpol PP, anggota DPRD serta dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Semarang. Agus mengatakan, sebenarnya sudah berupaya mengajukan perizinan namun merasa dipingpong.
“Kami sebenarnya mengurus perizinan. Kami sudah menghadap Pak Heru Bappeda Provinsi katanya ini ranahnya Kabupaten. Tetapi dari Kabupaten Semarang mengatakan ini ranah Provinsi. Kami juga mengurus izin di Kementerian PU saat ini masih proses. Kami ini awam soal ini, jadi mohon petunjuk dan masukan untuk kami tindaklanjuti,” kata Agus Sumarno.
Anggota Pansus Perizinan The Hok Hiong mengatakan, sesuai regulasi memang ini kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng, jadi Provinsi harus bertindak. “Provinsi itu maunya bagaimana? Punya ketegasan apa tidak?. Kalau didiamkan kewibawaan pemerintah ada di mana dan akan jadi masalah,” tutur The Hok.(tyo/ton)