Penegakan Hukum Lemah

274

KERUSAKAN jalur evakuasi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang tak lain akibat lemahnya penegakan hukum. Sehingga larangan penambangan pasir dan pengendalian tonase tak pernah berjaalan semestinya.     
Anggota DPRD Kabupaten Magelang Sakir mengatakan hasil kajian Badan Lingkungan Hidup dampak fisik penambangan bahan galian golongan C adalah kerusakan ruas-ruas jalan kabupaten yang diakibatkan oleh muatan angkutan pasir yang melebihi tonase.       
“Sehingga tim pengkajian merekomendasikan agar dilakukan penertiban angkutan pasir dan pengaturan perizinan usaha depo pasir,” kata Sakir, kemarin.     
Dia menyatakan, faktor utama penyebab kegagalan dalam penegakan perda terkait penertiban armada pengangkut pasir adalah masih lemahnya koordinasi dengan pihak terkait seperti kepolisian dan Satpol PP.
“Di samping itu, perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada para pengguna jalan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya,” katanya.     
Sebelumnya, Bupati Zaenal Arifin menyatakan, Pemkab Magelang siap
 kehilangan banyak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kegiatan
usaha penambangan bahan galian C. Dengan pertimbangan, angka PAD dari 
sektor tersebut tak sebanding dengan dampak negatif yang harus
ditanggung.       
Dia menyebutkan, PAD dari galian C 2013 mencapai sekitar Rp 5 miliar.
Pendapatan sebesar itu jauh dari cukup untuk memperbaiki kerusakan
lingkungan yang timbul akibat aktivitas penambangan yang tak terkendali. Termasuk kerusakan infrastruktur jalan yang dilewati truk pasir.
Saat beraudiensi dengan perwakilan Forum Rembug Lintas Merapi Jaringan 
Advokasi Merapi beberapa waktu lalu, dia berjanji, ke depan, 
akan lebih mengintensifkan pendapatan asli daerah melalui program andalan di sektor lainnya.     
Bupati mengemukakan ekses lain yang timbul dari kerusakan
infrastruktur jalan akibat aktivitas penambangan galian C. Yakni, mengganggu kelancaran arus transportasi, baik untuk sektor sosial, pendidikan maupun perekonomian masyarakat luas.     
Juga menegaskan, pemda tidak melarang warga yang masih mengandalkan aktivitas penambangan sebagai sumber nafkah mereka. Penambangan masih tetap diperbolehkan, tapi bukan lagi masuk dalam program potensial kami untuk meningkatkan PAD.
“Masih ada sektor lain yang bisa dioptimalkan selain sector pertambangan galian C. Di antaranya pariwisata, peternakan, pajak dan sebagainya, termasuk usaha industri mikro kecil maupun menengah. (vie/lis)