Disdik dan Kemenag Harus Bersikap Tegas

296

SEKAYU — Kasus peredaran kunci jawaban ujian nasional (unas) yang dilakukan oleh oknum guru mengundang keprihatinan sejumlah kalangan. Guru sebagai suri teladan yang hasrusnya memberi pendidikan secara baik dan benar kepada anak, justru berbuat tidak terpuji. Dinas Pendidikan (Disdik) maupun Kementerian Agama (Kemenag) yang menaungi para tenaga pendidik itu harus mengambil langkah tegas terkait permasalahan ini.
Pengamat Pendidikan dari Universitas PGRI Kota Semarang Ngasbun Egar mengaku prihatin atas kasus peredaran kunci jawaban unas yang melibatkan guru dan murid SMA itu. Lembaga atau dinas yang bersangkutan harus mengambil langkah tegas dan antisipasi agar hal serupa tidak terulang kembali dalam ujian atau kegiatan pendidikan ke depan. ”Kalau kemudian guru bertindak di luar koridor yang seharusnya, itu amat memprihatinkan. Yang berangkutan jelas melanggar kode etik profesi guru,” ujarnya, Minggu (11/5).
Profesi guru yang melekat kepada yang bersangkutan perlu dipertanyakan. Apakah yang bersangkutan benar-benar layak menjadi guru atau tidak. ”Oleh karenanya, menurut saya, harus ada langkah riil yang dilakukan Disdik atau Kemenag. Kita perlu tahu yang bersangkutan apakah berada di pembinaan Kemenag atau Disdik. Kalau di bawah Kemenag, ya berarti (Kemenag) harus melakukan langkah strategis. Artinya harus melakukan langkah kuratif atau penyembuhan, jadi biar tidak merembet ke peristiwa pendidikan yang lain,” katanya.
Ngasbun menambahkan, guru yang bersangkutan perlu ditindak tegas. Dari aspek hukum, harus diserahkan ke pihak yang berwajib. Dari sisi dinas, Disdik atau Kemenag harus melakukan langkah-langkah pembinaan guru secara baik. ”Ke depan harus ada langkah antisipasi. Bagaimana mungkin seoarang guru yang kita harapkan mendidik anak-anak, justru mengajarkan hal-hal yang tidak baik, mengoordinasi anak-anak untuk mengedarkan kunci jawaban,” imbuhnya.
Guru yang ’nyambi’ menjual kunci jawaban disinyalir karena terdesak ekonomi, sementara kesejahteraan yang diterima masih kurang. Ngasbun tidak menampik jika ada indikasi penyebab perilaku guru tersebut.
Namun apa pun alasannya hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Seorang guru harus menjalankan kode etik. Dan sudah saatnya pemerintah meninjau dan mengkaji kembali kesejahteraan para tenaga pendidik. ”Sudahkah pemerintah memberikan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan guru. Dalam hal ini guru swasta atau guru tidak tetap, atau bahkan guru PNS yang belum sertifikasi. Apakah (kesejahteraannya) sudah mencukupi? Itu semua harus jadi pertimbangan,” terangnya.
Yang kedua, lanjut Ngasbun, apakah pembinaan terhadap guru yang selama ini dilakukan sudah menyentuh semua guru secara pribadi. Artinya, mungkinkah pembinaan terhadap guru baru dilakukan dalam tataran secara struktural saja atau menyentuh ke pribadi guru masing-masing.
”Misalnya pembinaan guru belum berhasil, bisa saja ada guru yang melakukan itu. Tapi semua itu kita kembali terhadap yang bersangkutan. Biar pun kesejahteraan sudah tinggi, ini juga belum menjamin bahwa nanti tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh guru,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kemenag Kota Semarang Taufik Rohman belum berhasil dikonfirmasi terkait tertangkapnya guru Madrasah Aliyah (MA) karena kedapatan membawa kunci jawaban dan ingin mengedarkan. Ketika dihubungi melalui ponselnya, tidak diangkat.
Terpisah, Ketua Panitia Penyelenggara Unas Kota Semarang Sutarto hingga kemarin juga belum menerima laporan dari kepolisian maupun dari subrayon. ”Saya masih mendapat informasi dari surat kabar yang saya baca tadi. Kalau dari pihak kepolisian atau pihak terkait lainnya, saya belum menerima. Ini kan sudah masuk dalam ranah kebijakan, mungkin informasinya langsung ke Kepala Dinas,” ujarnya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Bunyamin juga belum bisa dikonfirmasi terkait perkembangan masalah tersebut.
Sementara itu, Senin ini (12/5), unas susulan mulai diselenggarakan. Tempat penyelenggaraan di SMP 2. Dari 31 siswa yang dinyatakan absen pada pelaksanaan unas utama, hanya 19 siswa yang mendaftarkan diri dalam unas susulan. ”Ujian susulan digelar pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan dilanjutkan hari Jumat, karena hari Kamis-nya libur,” jelas Sutarto.
Menurut Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah (Disdakmen) ini, naskah soal ujian tidak sama dengan soal unas utama. ”Soal susulan ini berbeda dengan yang utama. Karena dicetak sendiri. Soal berbeda tapi kisi-kisi dan kualitasnya sama dengan unas utama,” katanya.
Sementara unas pendidikan nonformal (kejar paket B), tidak ada ujian susulan, yang ada ujian tahap dua. Pelaksanaannya pada bulan Agustus mendatang. ”Sedangkan unas SD sudah tidak ada. Diganti ujian sekolah (UAS). UAS dilaksanakan serentak pada tanggal 19-21 Mei,” imbuh Sutarto. (zal/ton/ce1)