Kepala Disperindag Brebes Dituntut 1,5 Tahun Penjara

Must Read

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

MANYARAN – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Brebes, Herman Adi HW dituntut pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atas korupsi pengadaan paket industri kecil tahun 2011. Selain pidana badan, yang bersangkutan juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.
Hal tersebut terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes Luvi Claudia membacakan tuntutannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Semarang, Selasa (13/5). Jaksa menilai, selaku kepala dinas yang juga Kuasa Pengguna Anggaran seharusnya ia membentuk panitia lelang untuk mengurus tender. Namun, nyatanya seluruh proses lelang hingga pengerjaan dilakukan oleh anak buahnya. Yaitu dengan cara meminjam bendera perusahaan lain.
”Pelaksanaannya dilakukan dengan sistem penunjukan langsung. Dari 13 paket industri kecil tahun 2011, total anggaran mencapai Rp 402 juta. Semuanya dikerjakan oleh anak buahnya dengan patokan anggaran Rp 390 juta. Hanya satu yang benar-benar dikerjakan oleh CV pemenang lelang,” bebernya.
Jaksa menambahkan, masing-masing CV yang dipinjam namanya diberi fee sebesar 3 persen. Selain itu, dari anggaran Rp 390 juta yang ada tersebut oleh terdakwa dibelikan peralatan untuk 12 paket dengan harga Rp 169 juta. Selebihnya diberikan kepada saksi Lazuardi yang menerima Rp 100 juta. ”Dari uang itu kemudian diberikan kepada terdakwa kembali sebesar Rp 40 juta,” imbuhnya.
Atas hal tersebut, terdakwa dianggap terbukti bersalah secara hukum dengan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ”Dalam hal ini tidak ada kewajiban membayar uang pengganti (UP) karena terdakwa telah mengembalikan uang yang dinikmatinya,” ungkapnya.
Atas tuntutan tersebut, terdakwa diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. Sidang kembali digelar pekan depan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan. (fai/ton/ce1)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisement -

Latest News

Makan Menko

Pak Jaya Suprana menghubungi saya. Paguyuban Punokawan akan audensi dengan Menko Polhukam, Prof. Dr. Mahfud MD. Tapi saya lagi di...

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat cerai. Hal itu disampaikan oleh...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -