KIP Hanya Jadi Tempat Cari Kerja

355

GEDUNG BERLIAN – Muka-muka lama masih mendominasi dalam uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng periode 2014-2018 yang akan dilakukan mulai Selasa (13/5) ini. Pengamat komunikasi berpendapat banyaknya nama incumbent dan mantan anggota komisi lain akibat lembaga tersebut hanya dijadikan tempat mencari pekerjaan.
Empat belas nama calon anggota KIP Jateng yang hari ini dan besok mengikuti ujian di Komisi A DPRD Jateng adalah Rahmulyo Adiwibowo (incumbent Ketua KIP), Zaini Bisri (incumbent), Edi Pranoto (incumbent), AS Widodo Hardiono, Bintang Ari Panatayudha, Handoko Agung Saputra, Nur Fuad, Rinaldi, Sjafii, Sudarto, Zajad Djuainim, dan Mieke Anggraeni Dewo. Selain itu masih ada mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, Sosiawan dan Zaenal Abidin Petir.
Sebelum dilaksanakan uji kepatutan, kemarin digelar temu teknik di ruang Komisi A dan dihadiri seluruh calon anggota KIP. Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, dari 14 calon anggota ini nantinya hanya akan diambil 5 orang untuk disahkan dan diangkat sebagai anggota KIP Jateng 2014-2018 oleh Gubernur. ”Nomor urut 1-7 menjalani tes hari Selasa, dan 8 sampai 14 menjalani tes hari Rabu,” kata Fuad.
Politisi PKB ini menambahkan, penilaian akan langsung diberikan pada Rabu sore setelah uji kepatutan selesai semua. Nantinya, setiap anggota komisi A diberi hak untuk memilih 5 dari 14 peserta yang ada. ”Lima suara yang mendapat suara terbanyak, nantinya yang akan diajukan ke gubernur untuk disahkan dan dilantik. Pengajuan ke gubernur melalui pimpinan dewan,” katanya.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Triyono Lukmantoro berpendapat, akhir-akhir ini sejumlah komisi yang didirikan di Jateng hanya menjadi tempat mencari pekerjaan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya individu yang menjabat berpindah-pindah dari komisi satu ke komisi lainnya. ”Ini terlihat karena para job seekers ini orangnya ya itu-itu saja. Ada yang incumbent, ada yang hanya pindah dari komisi lainnya,” katanya. Mereka ini di antaranya pengacara, mantan aktivis ormas, dan praktisi media.
Padahal lanjutnya, antara komisi satu dengan komisi lainnya membutuhkan kompetensi yang berbeda. KPID lebih mengurusi lembaga penyiaran seperti televisi dan radio, sedangkan KIP mengurusi sengketa informasi. ”Kompetensi di KPID belum tentu cocok di KIP karena bidangnya sangat berbeda. Kalau berpindah untuk apa? Toh background pendidikan juga tidak memungkinkan,” kritiknya tajam.(ric/ton/ce1)