Salim Merasa Tidak Dikonfirmasi BPK

289

Kasus Dugaan Korupsi APBD Rembang
 
MANYARAN – Persidangan kasus dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan terdakwa Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (13/5). Kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi ahli auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Randy Roki.
Dalam keterangannya, Randy menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tidak dibenarkan melakukan peminjaman modal menggunakan dana tidak tersangka (DTT). Menurutnya, boleh saja pemerintah daerah mendirikan perusahaan daerah, namun harus dilandasi peraturan daerah (perda) yang berlaku.
”Andai saja bisa lebih sabar sedikit, pasti akan aman. Saya rasa penyertaan modal ini tidak bersifat mendesak. Apalagi sudah ada perda yang tinggal menunggu pengesahan,” ungkap Randy di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto.
Randy juga menyayangkan terkait model kerja sama yang dilakukan antara PT RBSJ dengan PT Amir Hajar Kilsi (AHK) yang tak lain adalah perusahaan keluarga terdakwa. Pasalnya, di dalamnya terjadi hal-hal yang tidak lazim dan timbul kesan bahwa direktur PT RBSJ dikendalikan oleh Bupati. ”Hal ini bisa dikarenakan kerja sama tersebut tidak dilandasi business plan yang jelas,” imbuhnya.
Hal yang sama juga terjadi dalam pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang merupakan aset PT RBSJ. Dalam pelaksanannya, orang yang mengurusi keuangan PT RBSJ juga menjabat di PT AHK. ”Ini tentu menjadikannya semakin rumit,” ungkapnya.
Menanggapi keterangan ahli, terdakwa menyatakan menolak keterangan yang menyebutkan bahwa pendirian PT RBSJ tidak melalui rencana bisnis yang jelas. Menurutnya, hal itu dilatarbelakangi atas keprihatinan perekonomian daerah karena dunia investasi di Rembang masih rendah. ”Peluang bisnis tidak bisa dinilai menggunakan kacamata administrasi,” tegasnya.
Terdakwa juga menyayangkan sikap BPK RI yang tidak pernah meminta konfirmasi terkait audit yang dilaksanakan. Menurutnya, hasil yang dilaporkan sangat tendensius dengan tuduhan. ”Seandainya dikonfirmasi saya yakin tidak akan ada temuan, yang berujung ke pengadilan. Saya yang dituduh, saya yang didakwa, tapi tidak pernah dimintai konfirmasi,” ungkapnya.
Seperti diketahui, terdakwa dinilai menyalahgunakan dana APBD tahun 2006/2007 dalam pendirian dan pengelolaan modal usaha pada PT RBSJ. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 4,1 miliar. Kerugian itu dihitung atas hilangnya keuntungan Rp 1,8 miliar dan penggunaan modal Rp 2,3 miliar dari PT RBSJ untuk pembelian tanah atas nama PT AHK, salah satu perusahaan terdakwa.
Salim didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (fai/ton/ce1)