Tiga Warga Nigeria Dideportasi

276

UNGARAN — Pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing (WNA), masih terkendala sejumlah masalah. Seperti kurangnya sumber daya manusia, anggaran, serta tidak sinkronnya data di sejumlah instansi terkait.
Kendati demikian, pengawasan orang asing di Kabupaten Semarang, terus diperketat. Bahkan, per Mei 2014, sudah ada 3 warga negara Nigeria yang dideportasi. Mereka melanggar aturan keimigrasian.
Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang, Purbatinhadi, mengatakan, pengawasan terhadap WNA butuh koordinasi antar-semua pihak.
Sebab, instansi di daerah seperti Kesbangpol tidak bisa melakukan tindakan. Kewenangan penindakan berada di tangan Imigrasi.
Meski begitu, Kesbangpol memiliki kewenangan mendata serta mengawasi. Selain itu, pengawasan juga terkendala data warga negara asing yang tidak bisa dilihat secara online.
”Data WNA kita tidak pegang, bahkan kita cek secara online tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengawasi, karena kita tidak tahu datanya. Tapi kita tetap memantau di lapangan dan menerima informasi masyarakat. Koordinasi antar-instansi terkait memang diperlukan,” tutur Purbatinhadi, kemarin.
Menurut dia, pengawasan terhadap WNA harus rutin dilakukan. Sebab, di Kabupaten Semarang banyak industri dan sekolah. Juga rumah sakit yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
Semestinya, menurut Purbatin, WNA atau pihak yang mempekerjakan, harus kooperatif melapor ke Kesbangpol, kepolisian, serta Dinas Tenaga Kerja.
Staf TU Kesbangpol, Adi Kencana, menambahkan, jumlah WNA yang masuk di Kabupaten Semarang termasuk tinggi.
Pada 2013, ada 88 orang WNA yang terdaftar. Hanya saja, jumlah WNA yang melapor dengan kondisi di lapangan, jumlahnya tidak sama. Mereka yang datang dan melapor ke Kesbangpol, WNA yang datang sebagai tenaga kerja.
”Pada 2013, WNA yang melapor 88 orang, kondisi riil-nya di lapangan 132 orang WNA. Lalu yang kembali melapor pada 2014 ada 24 orang. Sedangkan yang tidak melapor 64 orang. Untuk 2014 per Mei, WNA baru yang sudah melapor ada 10 orang,” kata Adi.

Adi menambahkan, masalah WNA sebenarnya telah diatur dalam Permendagri No 49 tahun 2010. WNA diwajibkan melapor ke kantor Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian dan Kesbangpol setempat dengan menunjukkan dokumen keimigrasian. (tyo/isk/ce1)