Tunggakan Pajak Kendaraan akan Didata

324

UNGARAN- Jumlah potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor akan ditelusuri oleh petugas dari Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Semarang. Sejumlah petugas akan melakukan pendataan langsung di lapangan untuk mengecek potensi pajak kendaraan bermotor tersebut.
Dijelaskan Kepala Unit Pelayanan, Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Semarang, Sri Maryati melalui Kasubag TU, Bambang Hardjanto, pihaknya akan melakukan pendataan lapangan dengan bekerjasama dengan perangkat desa. Pendataan tersebut untuk memvalidasi jumlah potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor.
“Tidak mungkin kami bekerja sendiri hingga pelosok desa, sehingga butuh kerjasama dengan Bapermasdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa). Prinsipnya kami membutuhkan validasi data agar besaran tunggakan pajak dapat diketahui secara pasti,” kata Bambang, Senin (12/5) kemarin.
Menurut Bambang, petugas yang datang door to door itu bukan penagih tunggakan pajak namun hanya mendata. Petugas akan dilengkapi dengan berita acara berupa lembaran F2 yang berisi data identitas pemilik dan kendaraan. Pendataan itu untuk mengecek apakah wajib pajak menunggak atau objek pajak berupa kendaraan sudah pindah pemilik. Jika di lapangan ditemukan ada tunggakan dan objek pajak masih ada, akan dibuat berita acara tunggakan.
“Jika sudah dijual maka sesuai aturan akan diblokir. Petugas lapangan akan dilengkapi identitas, jadi masyarakat bisa bertanya atau mengecek identitas mereka. Mereka hanya mendata, tidak menagih atau menarik uang. Jadi jangan sampai memberikan apapun,” imbuh Bambang. 

Data Samsat Kabupaten Semarang, per 30 April 2014 target Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2014 sebesar Rp 75.525.000.000 baru terealisasi Rp 24.893.812.325, sementara target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Rp 109.400.000.000 telah terealisasi Rp 34.377.110.500.Target pajak setiap tahunnya bertambah, karena ada kendaraan baru dan mutasi dari luar wilayah.

Sementara itu Kepala Bapermasdes Kabupaten Semarang, Yoseph Bambang Tri Hardjono mengatakan, pihaknya akan mendukung kerjasama bersama Samsat untuk pendataan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Apalagi sebagian bea pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan wajib pajak masuk ke kas daerah.
“Rencananya kami akan mensosialisasikan terlebih dahulu kerjasama tersebut untuk menghindari salah paham di lapangan. Sebab pendataan akan dilakukan oleh aparatur desa,” ujar Yoseph. (tyo/ton)